Yusril: Ini Lucu, jika Antarlembaga Pemerintahan Saling Gugat Satu Sama Lain

Kompas.com - 13/01/2018, 16:04 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menganggap lucu, jika nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggugat Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sebelumnya menyarankan Pemprov DKI membuat gugatan ke PTUN, jika ingin membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi.

"Ya ini, kan, nanti jadinya lucu dan tidak lazim antarlembaga pemerintahan saling menggugat satu sama lain. Waktu yang dibutuhkan pun pasti lama," kata Yusril dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Dia mengatakan, proses hukum di PTUN bisa berjalan sekitar 4 bulan. Belum lagi, jika salah satu pihak ada yang mengajukan banding, kasasi, serta peninjauan kembali atau PK.

"Maka semakin banyak juga kerugian yang diderita badan usaha yang membangun pulau reklamasi dan semakin lama badan usaha tidak diberikan sertifikat HGB, maka semakin banyak dampak yang harus ditanggung DKI kepada pengembang," katanya.

Baca juga: DKI Bisa Disebut Wanprestasi jika Batalkan Sertifikat Reklamasi

Sebelumnya diberitakan, pada akhir Desember 2017, Anies menyurati Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies bersurat karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

Baca juga: Belum Adanya Perda Zonasi dan Tata Ruang Tak Bisa Jadi Alasan Pembatalan Sertifikat Reklamasi

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Meski Kasus Covid-19 Turun, Jakarta Masih Kekurangan Nakes

Megapolitan
Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Tingkat Keterisian Rumah Sakit di Jakarta Turun Jadi 77 Persen

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

UPDATE 24 Juli: Depok Tambah 712 Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Kemenkes Akui Tak Semua WNA Bisa Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Tambah 333 Kasus Baru, Jumlah Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor Capai 30.425

Megapolitan
UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

UPDATE 24 Juli Tambah 286 Kasus Baru, Total Kasus Positif Covid-19 di Tangsel 20.681

Megapolitan
Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Tingkat Kematian Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juli: Tambah 554 Kasus di Kota Tangerang, 6.885 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

UPDATE 24 Juli: Kasus Covid-19 Jakarta Bertambah 8.360

Megapolitan
BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

BP2MI Protes, Beberkan Perlakuan Imigrasi Malaysia yang Sita Barang TKI

Megapolitan
Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Dua Pencuri Motor Babak Belur Dihajar Massa di Pagedangan Tangerang

Megapolitan
Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Depok Punya Mobil Tes Swab Covid-19, Idris Targetkan 20.000 Pemeriksaan per Bulan

Megapolitan
Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, Kini 4.534 Orang

Megapolitan
Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Tren Covid-19 di Jakarta Jelang Berakhirnya PPKM Level 4: Kasus Harian Melandai, Testing Menurun, hingga Rekor Angka Kematian

Megapolitan
Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi 'Jokowi End Game'

Sopir Ojol di Jakbar Sepakat Tak Ikut Aksi "Jokowi End Game"

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X