Kompas.com - 13/01/2018, 16:04 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menganggap lucu, jika nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggugat Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sebelumnya menyarankan Pemprov DKI membuat gugatan ke PTUN, jika ingin membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi.

"Ya ini, kan, nanti jadinya lucu dan tidak lazim antarlembaga pemerintahan saling menggugat satu sama lain. Waktu yang dibutuhkan pun pasti lama," kata Yusril dalam Program Perspektif Indonesia SMART FM di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Dia mengatakan, proses hukum di PTUN bisa berjalan sekitar 4 bulan. Belum lagi, jika salah satu pihak ada yang mengajukan banding, kasasi, serta peninjauan kembali atau PK.

"Maka semakin banyak juga kerugian yang diderita badan usaha yang membangun pulau reklamasi dan semakin lama badan usaha tidak diberikan sertifikat HGB, maka semakin banyak dampak yang harus ditanggung DKI kepada pengembang," katanya.

Baca juga: DKI Bisa Disebut Wanprestasi jika Batalkan Sertifikat Reklamasi

Sebelumnya diberitakan, pada akhir Desember 2017, Anies menyurati Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi.

Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anies bersurat karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

Baca juga: Belum Adanya Perda Zonasi dan Tata Ruang Tak Bisa Jadi Alasan Pembatalan Sertifikat Reklamasi

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Kompas TV Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno terus mendapat sorotan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Pencemaran Parasetamol di Teluk Jakarta, Dinkes DKI Sebut Belum Tentu dari Konsumsi Obat

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta: Duduk di Belakang Terpental ke Tengah hingga Bunyi Dentuman

Megapolitan
Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Berubah Pakai Data Dukcapil, Depok Akan Kurangi Target Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pelaku Masturbasi di Dekat Motor Korban Ditangkap, Polisi: Lebih dari 20 Kali Beraksi

Pelaku Masturbasi di Dekat Motor Korban Ditangkap, Polisi: Lebih dari 20 Kali Beraksi

Megapolitan
Asyik Bermain Ponsel di Depan Rumah, Dua Bocah Dijambret

Asyik Bermain Ponsel di Depan Rumah, Dua Bocah Dijambret

Megapolitan
Anies Resmikan Pembangunan Gereja Batak Karo Protestan di Jakarta Utara

Anies Resmikan Pembangunan Gereja Batak Karo Protestan di Jakarta Utara

Megapolitan
3 Wilayah Rawan Banjir di Kota Tangerang: Ciledug, Karang Tengah, dan Periuk

3 Wilayah Rawan Banjir di Kota Tangerang: Ciledug, Karang Tengah, dan Periuk

Megapolitan
Kasus Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan di Pesanggrahan, Polisi: Pelaku Hobi Nonton Film Porno sejak Kecil

Kasus Masturbasi di Jok Motor Milik Perempuan di Pesanggrahan, Polisi: Pelaku Hobi Nonton Film Porno sejak Kecil

Megapolitan
Jelang Musim Hujan, Sejumlah Perahu Karet BPBD Kota Tangerang Rusak

Jelang Musim Hujan, Sejumlah Perahu Karet BPBD Kota Tangerang Rusak

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Masturbasi di Jok Motor Milik Seorang Perempuan di Pesanggrahan

Polisi Tangkap Pria yang Masturbasi di Jok Motor Milik Seorang Perempuan di Pesanggrahan

Megapolitan
Masih Ada 10 Pelintasan Sebidang Tak Dijaga di Jakarta Barat

Masih Ada 10 Pelintasan Sebidang Tak Dijaga di Jakarta Barat

Megapolitan
Kendaraan Usia Lebih dari 3 Tahun di Jakarta Harus Lulus Tes Uji Emisi atau Bersiap Ditilang

Kendaraan Usia Lebih dari 3 Tahun di Jakarta Harus Lulus Tes Uji Emisi atau Bersiap Ditilang

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Hujan Deras dan Angin Kencang di Cipete Selatan, Pohon Mangga Tumbang Timpa Mobil

Megapolitan
41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

41 RT di Kota Bekasi Masuk Zona Kuning

Megapolitan
Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Sidang Lanjutan Perkara Hoaks Babi Ngepet di Depok Ditunda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.