Sandiaga Akui Pembatalan HGB Reklamasi untuk Penuhi Janji Kampanye

Kompas.com - 13/01/2018, 17:28 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyapa dan bersalaman dengan warga dalam kegiatan OK Cleanup Day atau membersihkan lingkungan di Kampung Pesisir Jakarta, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (13/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyapa dan bersalaman dengan warga dalam kegiatan OK Cleanup Day atau membersihkan lingkungan di Kampung Pesisir Jakarta, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (13/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyampaikan, salah satu Pemprov DKI meminta pembatalan sertifikat pulau reklamasi adalah untuk menuntaskan janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Janji yang dimaksud yakni menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

"Ini janji kami yang kemarin masyarakat Jakarta sudah menitipkan amanah ini kepada kami, kami ingin tuntaskan," ujar Sandiaga di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Sebagai pemimpin, Sandiaga menyebut kebijakan dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan selalu berpedoman pada janji-janji kampanye yang diucapkan saat pilkada. Mereka berkomitmen untuk merealisasikan semua janji itu.

Baca juga : Yusril: Masalahnya, Anies-Sandi Terikat Janji Kampanye untuk Batalkan Reklamasi

"Sebagai pemimpin kan diukur dari bagaimana kami istikamah, bagaimana kami commit terhadap apa yang pernah kami ucapkan. Satu kata, satu perbuatan," kata dia.

Dengan adanya permohonan pembatalan sertifikat pulau reklamasi, Sandiaga menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan siap menghadapi semua konsekuensi hukum.

"Intinya kami hentikan reklamasi dan segala konsekuensi dalam menghentikan reklamasi itu harus kami realisasikan implementasinya," ucap Sandiaga.

Baca juga : Yusril: Pemprov Bayar Uang Pengembang dari Mana? Pasti, Kan, Uang Rakyat

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menganggap persoalan sertifikat pulau reklamasi tak hanya dilihat dari persoalan hukum, melainkan juga dari sisi politiknya.

Yusril menilai, permintaan Gubernur Anies terhadap Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau C, D, dan G, erat kaitannya dengan persoalan politik.

"Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, yang akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril dalam salah satu diskusi mengenai reklamasi.

Baca juga : Sebelum Bersurat, Anies Sudah Temui Kepala BPN Bahas HGB Reklamasi

Yusril juga mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tiba-tiba ingin BPN membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Padahal, HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), yakni Pemprov DKI.

Adapun, Pemprov DKI telah memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Tangsel Boleh Gelar Takbiran pada Malam Lebaran, asalkan...

Warga Tangsel Boleh Gelar Takbiran pada Malam Lebaran, asalkan...

Megapolitan
11 Debt Collector yang Mau Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa Telah Ditangkap dan Ditahan

11 Debt Collector yang Mau Rampas Mobil yang Dikemudikan Babinsa Telah Ditangkap dan Ditahan

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bogor Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Kota Bekasi Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 10 Mei 2021

Megapolitan
Cegah Takbiran Keliling, Polisi Siapkan 17 Check Point

Cegah Takbiran Keliling, Polisi Siapkan 17 Check Point

Megapolitan
Usia Tak Lagi Faktor Utama, Sistem Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021 Utamakan Calon Siswa di Satu RT/RW

Usia Tak Lagi Faktor Utama, Sistem Zonasi PPDB DKI Jakarta 2021 Utamakan Calon Siswa di Satu RT/RW

Megapolitan
Jadi Ahli di Sidang Rizieq, Refly Harun Sebut Pelanggar yang Sudah Jalani Sanksi Tak Perlu Dipidana

Jadi Ahli di Sidang Rizieq, Refly Harun Sebut Pelanggar yang Sudah Jalani Sanksi Tak Perlu Dipidana

Megapolitan
Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah

Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah

Megapolitan
Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Anies Marah Instruksinya Tak Dijalankan, 239 PNS DKI Apel Siang Bolong

Megapolitan
Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Ribuan Pemudik Terobos Pos Penyekatan Kedungwaringin, Polisi: Masyarakat Belum Sadar Pentingnya Larangan Mudik

Megapolitan
Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Satpol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar Dekat Stasiun Tanah Abang

Megapolitan
Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Beragam Aksi Debt Collector yang Tak Jera Rampas Kendaraan Debitur, Ada Aturan Penarikan Objek Kredit Macet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X