Anies Tak Gugat ke PTUN untuk Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi - Kompas.com

Anies Tak Gugat ke PTUN untuk Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

Kompas.com - 14/01/2018, 08:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara Perayaan Natal Bersama Pemprov DKI di Hall B3 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.com Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara Perayaan Natal Bersama Pemprov DKI di Hall B3 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap berpendirian tidak akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk bisa membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi.

Anies berkeyakinan bisa membuat Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat HGB Pulau C, D, dan G dengan menggunakan mekanisme sesuai Pasal 103-104 Permen Agraria Nomor 99 Tahun 1999.

"Di sana dijelaskan tentang prosedur untuk pembatalan HGB. Kami bergerak berdasarkan peraturan dan kami ingin menegaskan bahwa ketika ada cacat administrasi,  pemegang otoritas wilayah berhak untuk mereview ulang dan itu yang kami kerjakan," kata Anies di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018) malam.

Baca juga: Jika Soal Reklamasi Dibawa ke PTUN, DKI Diyakini Bakal Kalah

Untuk itu, Anies akan menjelaskan bentuk-bentuk kecacatan administrasi dalam penerbitan sertifikat HGB Pulau C, D, dan G.

Pada akhir Desember silam, Anies mengirim surat kepada Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil yang berisi permohonon agar BPN menunda dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi. Dalam surat itu, Pemprov DKI memohon agar BPN mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Anies mengirimkan surat tersebut karena menilai ada prosedur yang salah yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dalam proses perizinan reklamasi.

"Maka, kami akan lakukan Perda Zonasi dulu baru atur soal lahan dipakai untuk apa. Ini perdanya belum ada, tapi sudah keluar HGB. Ini urutannya enggak betul," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Namun, Kementerian ATR/BPN menolak permintaan itu.

Baca juga : BPN: Membatalkan Sertifikat HGB Reklamasi Harus Ada Kajian Hukum


EditorEgidius Patnistik
Komentar

Terkini Lainnya

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Ini Bantuan Pemerintah untuk Korban Gempa Banjarnegara

Nasional
Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Enam Pilkada di Papua Pakai Sistem Noken, KPU Khawatirkan Distorsi Suara

Nasional
Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Sinergi Kemenag dan CQ University Untuk Beasiswa dan Penelitian

Edukasi
Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Verifikasi Isu Miring, Kepulauan Solomon Mau Lihat Papua Lebih Dekat

Nasional
Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Bertemu Pemulung Lumpuh, Dedi Mulyadi Bilang Pemerintah Bisa Buat Mereka Bahagia

Regional
Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Muncul Spekulasi Nama Anak Ketiga Pangeran William

Internasional
Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Diduga Bikin Ribut di Diskotek Old City, Pria Ini Positif Sabu dan Ekstasi

Megapolitan
Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Selamatkan Pohon Berusia 700 Tahun di India, Pemerintah Gunakan Infus

Internasional
Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Pengadaan Mebel Sekolah Terus Tertunda, Sandiaga Sebut Tak Akan Toleransi Lagi

Megapolitan
Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Kate Middleton Lahirkan Bayi Laki-laki

Internasional
FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

FPTOI: Selama Ini Tak Ada Regulasi yang Jamin Keamanan Pengguna Ojek Online

Nasional
Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Erdogan Bakal Kembalikan 2 Tentara Yunani yang Ditahan Turki, tapi...

Internasional
Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Soal Laporan Sukmawati, Polisi Masih Kumpulkan Keterangan Pelapor

Nasional
ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

ISIS Penggal Tiga Kakak Beradik Pekerja Medis di Afghanistan

Internasional
'Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online'

"Tanpa Regulasi, Aplikator Dapat Bertindak Semaunya terhadap Pengemudi Ojek Online"

Nasional

Close Ads X