Anies Tegaskan Pengembalian Uang Pengembang Reklamasi Tak Pakai APBD

Kompas.com - 14/01/2018, 09:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara Perayaan Natal Bersama Pemprov DKI di Hall B3 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018). Ridwan Aji Pitoko/KOMPAS.comGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sela-sela acara Perayaan Natal Bersama Pemprov DKI di Hall B3 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa tidak akan menggunakan APBD untuk mengembalikan uang yang telah diberikan pengembang pulau reklamasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anies bahkan mengatakan bahwa pengembalian uang tersebut adalah sebuah hal mudah bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI dalam hal terkait pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali mengembalikan pajak, enggak ada masalah sama sekali dan bukan pakai APBD," kata Anies  di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018) malam.

Anies menambahkan, pihaknya akan menggunakan uang pajak yang telah diberikan pengembang sehingga tidak mengganggu APBD.

"Tapi, ya uang ini dikembalikan dari pembayaran pajak mereka dan pajak itu masih ada catatan. Namun, tidak akan saya jelaskan di sini sekarang," ujar Anies.

"Kami akan jelaskan lengkap bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyong itu banyak catatan," kata dia.

(Baca juga: Anies Tak Gugat ke PTUN untuk Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI siap mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 483 miliar yang telah dibayar pengembang pulau reklamasi.

"Kami siap (mengembalikan) dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pun angkat bicara perihal pembayaran tersebut. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat kalau sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti menggunakan APBD ke pengembang.

"Pemprov dapat uang dari mana? Itu  harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali pasti  pakai uang APBD," kata Yusril, Sabtu (13/1/2018).

(Baca juga: Sandiaga: Reklamasi Terindikasi Korupsi dan Cacat Administrasi, Pengembang Tak Boleh Seenaknya)

Menurut Yusril, selain merugikan masyarakat dari sisi APBD, pencabutan sertifikat HGB hanya akan membuat pulau-pulau yang sudah dibuat pengembang akan sia-sia. Padahal, semestinya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

"Pulaunya ini  sudah jadi, kalau enggak dipakai mau diapakan? Mubazir  nantinya," kata Yusril.

Kompas TV Pembatalan sertifikat hak guna bangunan di pulau reklamasi dimungkinkan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

95 Persen Remaja di Jakarta Barat Sudah Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Pemprov DKI Akan Libatkan KNKT untuk Audit Kecelakan Berulang Transjakarta

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Polisi Periksa 4 Saksi untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Kejari Jakarta Pusat Belum Tentukan Jadwal Sidang Jerinx

Megapolitan
Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Polisi Penembak 2 Orang di Exit Tol Bintaro Dinonaktifkan dari Satuan PJR Polda Metro Jaya

Megapolitan
Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya Jadi Kolam

Sumur Resapan Tak Cocok di Jakarta, Ahli BRIN: Nanti Hanya Jadi Kolam

Megapolitan
Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Waduk Halim Perdanakusuma Akan Mulai Dikeruk Besok

Megapolitan
Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Atlantis Ancol Dibuka Mulai Besok, Ini Syarat Masuknya

Megapolitan
Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok 1,5 Bulan Lalu, Ini Alasan Mengapa Baru Dievakuasi Sekarang

Megapolitan
Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Atlantis Ancol Kembali Dibuka Mulai Sabtu Besok

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Kecelakaan Transjakarta Berulang, BP BUMD DKI: Indikasi Direksi Tidak Maksimal

Megapolitan
Nasib Nahas Dua Siswa SMK, Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber saat PKL

Nasib Nahas Dua Siswa SMK, Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber saat PKL

Megapolitan
PN Tangerang Tunda Vonis Cynthiara Alona Terkait Kasus Prostitusi Anak

PN Tangerang Tunda Vonis Cynthiara Alona Terkait Kasus Prostitusi Anak

Megapolitan
Setelah 1,5 Bulan, Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok Akhirnya Dievakuasi

Setelah 1,5 Bulan, Crane Terguling dan Timpa Rumah di Depok Akhirnya Dievakuasi

Megapolitan
WNI yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

WNI yang Tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.