Anies Tegaskan Pengembalian Uang Pengembang Reklamasi Tak Pakai APBD

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa tidak akan menggunakan APBD untuk mengembalikan uang yang telah diberikan pengembang pulau reklamasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Anies bahkan mengatakan bahwa pengembalian uang tersebut adalah sebuah hal mudah bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI dalam hal terkait pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali mengembalikan pajak, enggak ada masalah sama sekali dan bukan pakai APBD," kata Anies  di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018) malam.

Anies menambahkan, pihaknya akan menggunakan uang pajak yang telah diberikan pengembang sehingga tidak mengganggu APBD.

"Tapi, ya uang ini dikembalikan dari pembayaran pajak mereka dan pajak itu masih ada catatan. Namun, tidak akan saya jelaskan di sini sekarang," ujar Anies.

"Kami akan jelaskan lengkap bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyong itu banyak catatan," kata dia.

(Baca juga: Anies Tak Gugat ke PTUN untuk Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi)

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI siap mengembalikan uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 483 miliar yang telah dibayar pengembang pulau reklamasi.

"Kami siap (mengembalikan) dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, kami yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pun angkat bicara perihal pembayaran tersebut. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat kalau sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti menggunakan APBD ke pengembang.

"Pemprov dapat uang dari mana? Itu  harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali pasti  pakai uang APBD," kata Yusril, Sabtu (13/1/2018).

(Baca juga: Sandiaga: Reklamasi Terindikasi Korupsi dan Cacat Administrasi, Pengembang Tak Boleh Seenaknya)

Menurut Yusril, selain merugikan masyarakat dari sisi APBD, pencabutan sertifikat HGB hanya akan membuat pulau-pulau yang sudah dibuat pengembang akan sia-sia. Padahal, semestinya itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

"Pulaunya ini  sudah jadi, kalau enggak dipakai mau diapakan? Mubazir  nantinya," kata Yusril.