Kompas.com - 15/01/2018, 09:21 WIB
Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang diterbitkan pada pengembang.

Keputusan Anies-Sandi itu membuat Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra keheranan. Menurut Yusril, penerbitan sertifikat HGB itu telah sesuai prosedur.

Sertifikat HGB diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL.

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujar Yusril pada salah satu acara diskusi di Jakarta yang digelar Sabtu (13/1/2018).

Baca juga : Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

Yusril mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi, pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan. Pemprov DKI juga bisa dituntut karena dianggap wanprestasi.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Yusril juga mempertanyakan anggaran yang akan digunakan Anies-Sandiaga untuk membayar ganti rugi kepada pengembang nantinya apabila sertifikat pulau reklamasi itu dibatalkan.

Menurut Yusril, Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat kalau sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti rugi ke pengembang menggunakan APBD.

Baca juga : Tolak Anies, Sofyan: Sertifikat Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

"Pemprov dapat uang dari mana? Itu, kan, harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali, pasti, kan, pakai uang APBD, uang rakyat," ucapnya.

Yusril menganggap keputusan Anies-Sandiaga itu sarat politik, yakni untuk memenuhi janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, yang akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu yang Dianiaya Suami di Serpong Dilarang Bertemu Bayinya, KPAI: Pelanggaran Hak Anak

Ibu yang Dianiaya Suami di Serpong Dilarang Bertemu Bayinya, KPAI: Pelanggaran Hak Anak

Megapolitan
Anak John Kei Cerita Penggerebekan Polisi: Kayak Diserang, Didobrak, Dor, Dor, Dor...

Anak John Kei Cerita Penggerebekan Polisi: Kayak Diserang, Didobrak, Dor, Dor, Dor...

Megapolitan
Cerita Irene Sukandar Tanding Catur dari Pasar ke Pasar untuk Latih Mental

Cerita Irene Sukandar Tanding Catur dari Pasar ke Pasar untuk Latih Mental

Megapolitan
Polisi Masih Dalami Pemasok Narkoba ke Rio Reifan

Polisi Masih Dalami Pemasok Narkoba ke Rio Reifan

Megapolitan
Akui Larang RS Buka Hasil Tes PCR ke Satgas, Rizieq Shihab: Nanti Diteror Buzzer

Akui Larang RS Buka Hasil Tes PCR ke Satgas, Rizieq Shihab: Nanti Diteror Buzzer

Megapolitan
4 Kali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Mengaku Sulit Berhenti karena Kecanduan

4 Kali Ditangkap karena Narkoba, Rio Reifan Mengaku Sulit Berhenti karena Kecanduan

Megapolitan
Polisi Larang Takbir Keliling, Warga yang Nekat Akan Ditindak

Polisi Larang Takbir Keliling, Warga yang Nekat Akan Ditindak

Megapolitan
Bantah Ada Papan Daftar Target Pembunuhan, Anak John Kei: Yang Ada Jadwal Pelayanan Papa

Bantah Ada Papan Daftar Target Pembunuhan, Anak John Kei: Yang Ada Jadwal Pelayanan Papa

Megapolitan
Rizieq Masih Berstatus Reaktif Covid-19 Saat Masuk RS Ummi

Rizieq Masih Berstatus Reaktif Covid-19 Saat Masuk RS Ummi

Megapolitan
Polisi Telusuri Video Viral Perempuan Naik Motor Masuk Jalan Tol

Polisi Telusuri Video Viral Perempuan Naik Motor Masuk Jalan Tol

Megapolitan
WGM Irene Sukandar, Pecatur Putri yang Tak Lupakan Pendidikan

WGM Irene Sukandar, Pecatur Putri yang Tak Lupakan Pendidikan

Megapolitan
Instruksi Anies: Batas Keluar Masuk RT Zona Merah hingga Pukul 20.00

Instruksi Anies: Batas Keluar Masuk RT Zona Merah hingga Pukul 20.00

Megapolitan
Artis Rio Reifan Tertangkap Basah Pesan Sabu Lewat Ojol

Artis Rio Reifan Tertangkap Basah Pesan Sabu Lewat Ojol

Megapolitan
Pertamina Anggap PN Jaksel Tak Berwenang Tangani Sengketa Lahan Pancoran Buntu II

Pertamina Anggap PN Jaksel Tak Berwenang Tangani Sengketa Lahan Pancoran Buntu II

Megapolitan
Bantah Ada Rapat Bahas Pembunuhan Nus Kei di Rumahnya, Anak John Kei: Itu Papa Beri Nasihat untuk Adik-adik

Bantah Ada Rapat Bahas Pembunuhan Nus Kei di Rumahnya, Anak John Kei: Itu Papa Beri Nasihat untuk Adik-adik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X