Keheranan Yusril, Pengajuan Pembatalan Sertifikat Reklamasi, dan Janji Anies-Sandi

Kompas.com - 15/01/2018, 09:21 WIB
Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang diterbitkan pada pengembang.

Keputusan Anies-Sandi itu membuat Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra keheranan. Menurut Yusril, penerbitan sertifikat HGB itu telah sesuai prosedur.

Sertifikat HGB diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari pemilik sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL), yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. HGB itu tidak mungkin keluar tanpa rekomendasi dari pemilik HPL.

"Jadi enggak bisa tiba-tiba gubernur minta sertifikat HGB itu dibatalkan karena semata-mata dengan alasan belum ada perda zonasi dan tata ruangnya. Sebab, yang bisa membatalkan itu salah satunya adalah karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada," ujar Yusril pada salah satu acara diskusi di Jakarta yang digelar Sabtu (13/1/2018).

Baca juga : Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

Yusril mengatakan, apabila BPN membatalkan sertifikat pulau reklamasi, pengembang yang terlibat dalam perjanjian reklamasi bisa menuntut dan menang di pengadilan. Pemprov DKI juga bisa dituntut karena dianggap wanprestasi.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Yusril juga mempertanyakan anggaran yang akan digunakan Anies-Sandiaga untuk membayar ganti rugi kepada pengembang nantinya apabila sertifikat pulau reklamasi itu dibatalkan.

Menurut Yusril, Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat kalau sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti rugi ke pengembang menggunakan APBD.

Baca juga : Tolak Anies, Sofyan: Sertifikat Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

"Pemprov dapat uang dari mana? Itu, kan, harus dibicarakan dengan DPRD. Kalau dibilang siap membayar kembali, pasti, kan, pakai uang APBD, uang rakyat," ucapnya.

Yusril menganggap keputusan Anies-Sandiaga itu sarat politik, yakni untuk memenuhi janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Masalahnya, gubernur dan wakil gubernur ini sudah terikat janji kampanye untuk mencabut atau membatalkan reklamasi, dan selama itu enggak pernah ada pengkajian secara mendalam, yang akhirnya membuatnya terjebak," kata Yusril.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Sering Berseteru di Medsos, Anggota Geng Remaja di Koja Tewas Dibacok

Megapolitan
Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Tangsel Torehkan Banyak Penghargaan, Wali Kota Airin Sebut Itu Bukan Tujuan Utama

Megapolitan
LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

LIPI: Bulus yang Ditemukan di Sungai Ciliwung Bukan Hewan Langka

Megapolitan
Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Dua Artis yang Diduga Terlibat Prostitusi Online Ditangkap di Hotel Sunter

Megapolitan
HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

HUT Ke-12 Tangsel, Wali Kota Airin: Tangsel Torehkan Prestasi yang Membanggakan

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Positif Covid-19, Mohammad Idris Mohon Didoakan dan Minta Maaf

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Merasa Kurang Sehat Usai Debat Kandidat Pilkada Depok

Megapolitan
Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Positif Covid-19, Mohammad Idris Dirawat di RSUD Kota Depok

Megapolitan
Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Ketua RT Muara Angke yang Diduga Lakukan Pungli Bansos Buat Surat Pernyataan, Ini Isinya

Megapolitan
Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Idris Positif Covid-19, Calon Wakil Wali Kota Depok dan Tim Sukses Diklaim Sehat

Megapolitan
Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif Covid-19

Megapolitan
Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Jelang Libur Panjang, Pemkot Bekasi Bakal Gelar Tes Swab Massal di Tempat Hiburan

Megapolitan
Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Maradona Meninggal Dunia, Wagub DKI Ungkap Kalimat Inspiratif Sang Legenda

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Pemprov DKI Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan RB

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Ditutup, Masyarakat Dilayani lewat Drop Box

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X