Anies: Kami Harap Aturan yang Dibuat BPN Itu Ditegakkan oleh BPN

Kompas.com - 15/01/2018, 18:07 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa membatalkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan kepada pihak ketiga atau pengembang.

Menurut Anies, BPN bisa membatalkan sertifikat HGB yang telah mereka terbitkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

"Dasarnya adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, itu mulai dari Pasal 103 sampai pasal 133. Itu di sana membahas semua tentang pembatalan HGB," kata Anies di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

"Kami berharap agar aturan yang dibuat oleh BPN itu ditegakkan oleh BPN," ucap dia.

Baca juga : Keheranan Yusril, Pengajuan Pembatalan Sertifikat Reklamasi, dan Janji Anies-Sandi

Anies berencana kembali menyurati BPN soal penerbitan sertifikat HGB tersebut. Dia mengaku akan menjabarkan semua kecacatan administrasi dalam penerbitan sertifikat HGB itu.

"Kami melihat cacat administrasinya ada banyak. Karena itu, kami akan bersurat lagi, menjelaskan secara detail agar BPN kemudian melakukan langkah hukum atas penerbitan HGB yang kemarin," ujar Anies.

Salah satu kecacatan administrasi penerbitan sertifikat HGB itu, kata Anies, yakni penggunaan istilah pulau. Menurut Anies, ada penggunaan huruf 'P' dalam rencana kawasan strategis provinsi. Namun, huruf 'P' merujuk pada pantai, bukan pulau.

Baca juga : Yusril Heran Anies Minta BPN Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

"Anda lihat aja di rencana kawasan strategis provinsi, maka di situ akan ada pantai A, pantai B, pantai C, pantai D. Ditulisnya memang 'P', tapi 'P' itu bukan pulau, itu adalah pantai. Jadi, banyak cacat di situ, tapi dalam suratnya tersebutnya apa? Pulau," ucap Anies.

Dalam surat yang dikirimkan ke Kementerian ATR/BPN pada 29 Desember 2017, Gubernur Anies memohon agar kementerian tersebut mengembalikan semua dokumen yang telah diserahkan Pemprov DKI terkait perizinan reklamasi.

Pemprov DKI juga meminta agar Kementerian ATR/BPN menunda penertiban sertifikat HGB dan membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang sudah diterbitkan.

Dalam surat itu, Pemprov DKI menyebut masih melakukan kajian terkait reklamasi setelah pencabutan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di DPRD DKI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Megapolitan
Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Megapolitan
Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Megapolitan
Hari Kedua Libur Panjang, TMII Kedatangan 10.000 Pengunjung

Hari Kedua Libur Panjang, TMII Kedatangan 10.000 Pengunjung

Megapolitan
Remas Payudara Dua Perempuan, Seorang Pemuda di Depok Ditangkap Warga

Remas Payudara Dua Perempuan, Seorang Pemuda di Depok Ditangkap Warga

Megapolitan
Lurah Cakung Timur Pastikan Libur Panjang Tak Hentikan Proses Normalisasi Kali Rawa Rengas

Lurah Cakung Timur Pastikan Libur Panjang Tak Hentikan Proses Normalisasi Kali Rawa Rengas

Megapolitan
Contraflow di Tol Japek Diperpanjangan hingga KM 65 Arah Cikampek

Contraflow di Tol Japek Diperpanjangan hingga KM 65 Arah Cikampek

Megapolitan
Pasien RSUD Tarakan Tewas Bunuh Diri, Petugas Damkar Gagal Menyelamatkan

Pasien RSUD Tarakan Tewas Bunuh Diri, Petugas Damkar Gagal Menyelamatkan

Megapolitan
Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Megapolitan
Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Megapolitan
Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X