Kompas.com - 16/01/2018, 16:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada akhir 2017 untuk memohon pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan kepada pengembang.

Anies memiliki alasan tersendiri mengajukan permohonan pembatalan sertifikat HGB Pulau D dan penghentian proses penerbitan HGB Pulau C dan G.

Menurut Anies, banyak kecacatan administrasi dalam penerbitan sertifikat HGB itu. Dia mengaku akan kembali menyurati BPN untuk membeberkan kecacatan administrasi itu.

"Kami melihat cacat administrasinya ada banyak," kata Anies, Senin (15/1/2018).

Salah satu kecacatan administrasi penerbitan sertifikat HGB itu, kata Anies, yakni penggunaan istilah pulau. Menurut Anies, ada penggunaan huruf 'P' dalam rencana kawasan strategis provinsi. Namun, huruf 'P' merujuk pada pantai, bukan pulau.

Dengan banyaknya kecacatan administrasi tersebut, Anies meyakini BPN bisa membatalkan sertifikat HGB yang telah terbit.

Baca juga : Anies: HGB Pulau Reklamasi Selesai Dalam Tempo Sesingkat-singkatnya

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Anies juga mempertanyakan cepatnya proses penerbitan sertifikat HGB Pulau D. Anies menyebutkan, penerbitan sertifikat biasanya membutuhkan waktu yang lama.

"Ini instan. Setahu saya yang dalam tempo sesingkat-singkatnya cuma proklamasi, yang lain tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan ini, HGB (pulau reklamasi) selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu luar biasa," ucap Anies.

Menurut Anies, BPN bisa membatalkan sertifikat HGB yang telah mereka terbitkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

"Dasarnya adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, itu mulai dari Pasal 103 sampai pasal 133. Itu di sana membahas semua tentang pembatalan HGB," ujarnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Dinilai Sulit Tarik Rem Darurat untuk Tangani Covid-19

Anies Dinilai Sulit Tarik Rem Darurat untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemohon Diimbau Perpanjang SIM Pakai SINAR

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemohon Diimbau Perpanjang SIM Pakai SINAR

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Akan Pusatkan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Satu Titik

Wali Kota Bekasi Akan Pusatkan Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Satu Titik

Megapolitan
Pemerintah Masih Punya Utang 11 Triliun ke Rumah Sakit di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Masih Punya Utang 11 Triliun ke Rumah Sakit di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Anggota Ormas di Pondok Aren Usai Surat Keluhan Pedagang Viral

Polisi Selidiki Dugaan Pungli oleh Anggota Ormas di Pondok Aren Usai Surat Keluhan Pedagang Viral

Megapolitan
Keterisian Wisma Atlet Tembus 78,6 Persen, Rusun Nagrak Siap Jadi Tempat Isolasi

Keterisian Wisma Atlet Tembus 78,6 Persen, Rusun Nagrak Siap Jadi Tempat Isolasi

Megapolitan
3 Pembobol Rumah Kosong di Kota Tangerang Diringkus Polisi

3 Pembobol Rumah Kosong di Kota Tangerang Diringkus Polisi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Jumlah Pemohon yang Dilayani Satpas SIM Dibatasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Jumlah Pemohon yang Dilayani Satpas SIM Dibatasi

Megapolitan
Wacana Lockdown Jakarta di Tengah Lonjakan Covid-19, Apa Konsekuensinya?

Wacana Lockdown Jakarta di Tengah Lonjakan Covid-19, Apa Konsekuensinya?

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Keberadan Para Preman yang Lakukan Pungli di Pondok Aren

Pedagang Keluhkan Keberadan Para Preman yang Lakukan Pungli di Pondok Aren

Megapolitan
Jenazah Perempuan Ditemukan di Perlintasan Senen, Diduga Tertabrak Kereta

Jenazah Perempuan Ditemukan di Perlintasan Senen, Diduga Tertabrak Kereta

Megapolitan
Diteror hingga Diancam Pinjol Gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman

Diteror hingga Diancam Pinjol Gara-gara Nomor Kontak Dijadikan Penjamin oleh Teman

Megapolitan
6 Kantor di Jakarta Pusat Laporkan Karyawannya Terpapar Covid-19

6 Kantor di Jakarta Pusat Laporkan Karyawannya Terpapar Covid-19

Megapolitan
Hari Kedua PPDB SD Jalur Zonasi, Pendaftar Luring di SDN Tangerang 01 Sepi

Hari Kedua PPDB SD Jalur Zonasi, Pendaftar Luring di SDN Tangerang 01 Sepi

Megapolitan
Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Maling Curi Motor di Cengkareng dalam Hitungan Detik, Aksinya Terekam CCTV

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X