Kompas.com - 16/01/2018, 16:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada akhir 2017 untuk memohon pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi yang telah diterbitkan kepada pengembang.

Anies memiliki alasan tersendiri mengajukan permohonan pembatalan sertifikat HGB Pulau D dan penghentian proses penerbitan HGB Pulau C dan G.

Menurut Anies, banyak kecacatan administrasi dalam penerbitan sertifikat HGB itu. Dia mengaku akan kembali menyurati BPN untuk membeberkan kecacatan administrasi itu.

"Kami melihat cacat administrasinya ada banyak," kata Anies, Senin (15/1/2018).

Salah satu kecacatan administrasi penerbitan sertifikat HGB itu, kata Anies, yakni penggunaan istilah pulau. Menurut Anies, ada penggunaan huruf 'P' dalam rencana kawasan strategis provinsi. Namun, huruf 'P' merujuk pada pantai, bukan pulau.

Dengan banyaknya kecacatan administrasi tersebut, Anies meyakini BPN bisa membatalkan sertifikat HGB yang telah terbit.

Baca juga : Anies: HGB Pulau Reklamasi Selesai Dalam Tempo Sesingkat-singkatnya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Anies juga mempertanyakan cepatnya proses penerbitan sertifikat HGB Pulau D. Anies menyebutkan, penerbitan sertifikat biasanya membutuhkan waktu yang lama.

"Ini instan. Setahu saya yang dalam tempo sesingkat-singkatnya cuma proklamasi, yang lain tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan ini, HGB (pulau reklamasi) selesai dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu luar biasa," ucap Anies.

Menurut Anies, BPN bisa membatalkan sertifikat HGB yang telah mereka terbitkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

"Dasarnya adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, itu mulai dari Pasal 103 sampai pasal 133. Itu di sana membahas semua tentang pembatalan HGB," ujarnya.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Anies Datangi Rumah Duka Mertua SBY

Megapolitan
RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

RS Hermina Depok Perkenalkan Aplikasi Emergency Button untuk Kondisi Gawat Darurat

Megapolitan
LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

LBH Masyarakat Akan Bertemu 9 Keluarga Napi Tewas di Lapas Tangerang yang Hendak Tuntut Pemerintah

Megapolitan
Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Wagub DKI: Tanda Pandemi di Jakarta Membaik

Megapolitan
Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Megapolitan
Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Megapolitan
Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Megapolitan
Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Megapolitan
Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Megapolitan
Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.