Kompas.com - 16/01/2018, 16:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (15/1/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (15/1/2018).
Penulis Nursita Sari
|
EditorDian Maharani

Anies berharap Kementerian ATR/BPN bisa menegakkan peraturan menteri yang diterbitkan kementerian tersebut.

Baca juga : Anies: Kami Harap Aturan yang Dibuat BPN Itu Ditegakkan oleh BPN

Isi peraturan menteri agraria

Pasal 104 sampai Pasal 133 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 mengatur tentang tata cara pembatalan hak atas tanah.

Adapun Pasal 106 permen tersebut mengatur soal pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif. Pasal itu berisi 2 ayat, antara lain:

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan. (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui kepala kantor pertanahan.

Pasal 107 permen itu kemudian menjelaskan cacat hukum administratif yang dimaksud, yakni kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Permen Agraria tersebut juga mengatur tata cara pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif, baik yang diterbitkan karena permohonan maupun tanpa permohonan.

Permen itu juga mengatur tata cara pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga : Sertifikat HGB Pulau Reklamasi Bisa Dibatalkan, Asalkan...

Kata Menteri Sofyan Djalil

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menegaskan bahwa BPN tidak bisa membatalkan sertifikat HGB pulau reklamasi yang telah diterbitkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Musim Hujan, Seribuan Pohon di Jakarta Barat Dipangkas

Jelang Musim Hujan, Seribuan Pohon di Jakarta Barat Dipangkas

Megapolitan
Stok Vaksin Covid-19 di Bekasi Berlimpah, Wali Kota Idris: Silakan Kalau Mau Dikasih ke Depok

Stok Vaksin Covid-19 di Bekasi Berlimpah, Wali Kota Idris: Silakan Kalau Mau Dikasih ke Depok

Megapolitan
Warkop di Bekasi Hangus Dilalap Api, Diduga akibat Ledakan Tabung Gas

Warkop di Bekasi Hangus Dilalap Api, Diduga akibat Ledakan Tabung Gas

Megapolitan
Wali Kota Idris Sebut Kerukunan Antarumat Seagama di Depok Masih Kurang

Wali Kota Idris Sebut Kerukunan Antarumat Seagama di Depok Masih Kurang

Megapolitan
Resmikan Gereja, Wali Kota Depok: Lurah dan Camat Akan Proaktif Urus IMB Rumah Ibadah

Resmikan Gereja, Wali Kota Depok: Lurah dan Camat Akan Proaktif Urus IMB Rumah Ibadah

Megapolitan
Haris Azhar-Fatia Datangi Mapolda Metro Pakai Masker dengan Silang Merah, Pengacara: Artinya Ada Pembungkaman

Haris Azhar-Fatia Datangi Mapolda Metro Pakai Masker dengan Silang Merah, Pengacara: Artinya Ada Pembungkaman

Megapolitan
Pekerja Jatuh di Lokasi Proyek LRT, Polisi Periksa Mandor hingga Teman Korban

Pekerja Jatuh di Lokasi Proyek LRT, Polisi Periksa Mandor hingga Teman Korban

Megapolitan
Polisi: Karyawan JICT Tanjung Priok Lakukan Pungli agar Dapat Uang Tambahan

Polisi: Karyawan JICT Tanjung Priok Lakukan Pungli agar Dapat Uang Tambahan

Megapolitan
Dimediasi dengan Haris Azhar dan Fatia, Pihak Luhut Tak Hadir

Dimediasi dengan Haris Azhar dan Fatia, Pihak Luhut Tak Hadir

Megapolitan
Curi Motor yang Dipasangi GPS, Pria Ini Terlacak di Hotel, lalu Diseret dan Diamuk Massa

Curi Motor yang Dipasangi GPS, Pria Ini Terlacak di Hotel, lalu Diseret dan Diamuk Massa

Megapolitan
Pekerja yang Jatuh di Lokasi Proyek LRT di Kuningan Dilarikan ke Rumah Sakit

Pekerja yang Jatuh di Lokasi Proyek LRT di Kuningan Dilarikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Pungli di Tanjung Priok, Oknum Karyawan Pelabuhan Minta Rp 5.000 ke Setiap Korban

Pungli di Tanjung Priok, Oknum Karyawan Pelabuhan Minta Rp 5.000 ke Setiap Korban

Megapolitan
Seorang Pekerja Jatuh di Lokasi Proyek LRT Kuningan, Jakarta Selatan

Seorang Pekerja Jatuh di Lokasi Proyek LRT Kuningan, Jakarta Selatan

Megapolitan
Dorong Perluasan Pasar, Kadin Indonesia Bekali UMKM Pelatihan untuk Tingkatkan Kualitas Produk

Dorong Perluasan Pasar, Kadin Indonesia Bekali UMKM Pelatihan untuk Tingkatkan Kualitas Produk

Megapolitan
Praktik Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok kembali Viral, Polisi Tangkap 1 Tersangka Pelaku

Praktik Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok kembali Viral, Polisi Tangkap 1 Tersangka Pelaku

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.