Anies Tak Akan Toleransi Pelanggaran Pengembang Reklamasi

Kompas.com - 16/01/2018, 20:00 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
Penulis Nursita Sari
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak akan membenarkan pelanggaran administrasi pengembang pulau reklamasi meskipun mereka telah memberikan kontribusi tambahan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota.

"Jangan sampai anda (pengembang reklamasi) melanggar, sambil nyumbang, terus minta pelanggarannya dibenarkan, enggak. Pelanggaran ya pelanggaran, kami tegaskan di situ. Negeri ini enggak bisa dibeli, jangan dijualbelikan," kata Anies di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).

Anies menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya akan tertib administrasi. Karena itu, dia tidak akan membenarkan pelanggaran apa pun yang dilakukan pengembang, termasuk pelanggaran administrasi.

"Kami ingin tunjukkan bahwa pemerintahan sekarang mau tertib administrasi," kata dia.

Baca juga : Anies: HGB Pulau Reklamasi Selesai Dalam Tempo Sesingkat-singkatnya

Salah satu pengembang yang telah memberikan kontribusi tambahan yakni PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land. Pengembang Pulau G itu telah membangun Rumah Susun Daan Mogot sebagai bentuk kontribusi tambahan mereka.

Anies mengatakan akan fokus untuk membereskan persoalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi, sebelum mempersoalkan kontribusi tambahan yang telah diberikan pengembang. Dalam waktu dekat, Anies akan kembali menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membeberkan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat HGB pulau reklamasi.

"Kami konsentrasi soal HGB aja dulu, kami bereskan. HGB kami tunjukkan bahwa ada cacat administrasi," kata dia.

Baca juga : Anies Tak Gugat ke PTUN untuk Batalkan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi

Anies tetap ingin BPN membatalkan sertifikat HGB Pulau D yang telah terbit dan menghentikan proses penerbitan sertifikat HGB Pulau C dan G.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ikuti Edaran Gugus Tugas, Pemeriksaan SIKM Hanya Sampai 7 Juni

Ikuti Edaran Gugus Tugas, Pemeriksaan SIKM Hanya Sampai 7 Juni

Megapolitan
Hari Ini Nikita Mirzani Bersaksi di PN Jaksel Atas Kasus Penganiayaan.

Hari Ini Nikita Mirzani Bersaksi di PN Jaksel Atas Kasus Penganiayaan.

Megapolitan
Kota Bekasi Dalam Masa Adaptasi Menuju 'New Normal'

Kota Bekasi Dalam Masa Adaptasi Menuju "New Normal"

Megapolitan
Gubernur Wahidin: Jangan Cari Kerja ke Banten, Banten Sedang Sulit Lowongan Kerja

Gubernur Wahidin: Jangan Cari Kerja ke Banten, Banten Sedang Sulit Lowongan Kerja

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 17.298 Karyawan Kena PHK di Banten

Dampak Covid-19, Sebanyak 17.298 Karyawan Kena PHK di Banten

Megapolitan
337 Kendaraan Menuju Jakarta Disuruh Putar Arah di Tol Tangerang-Merak

337 Kendaraan Menuju Jakarta Disuruh Putar Arah di Tol Tangerang-Merak

Megapolitan
Polda Metro Jaya Siapkan 3.987 Personel pada Awal Penerapan 'New Normal'

Polda Metro Jaya Siapkan 3.987 Personel pada Awal Penerapan "New Normal"

Megapolitan
Ini Protokol Pencegahan Covid-19 di Tempat Ibadah yang Dibuka Lagi di Bekasi

Ini Protokol Pencegahan Covid-19 di Tempat Ibadah yang Dibuka Lagi di Bekasi

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Tak Risau jika Kasus Covid-19 Melonjak Saat New Normal Diterapkan

Wali Kota Bekasi Tak Risau jika Kasus Covid-19 Melonjak Saat New Normal Diterapkan

Megapolitan
Begini Skenario Beroperasi Kembali Mal di Bekasi, Dimulai 4-8 Juni

Begini Skenario Beroperasi Kembali Mal di Bekasi, Dimulai 4-8 Juni

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 di Depok: Bertambah 9 Kasus Positif dan 51 Pasien Sembuh

[UPDATE] Covid-19 di Depok: Bertambah 9 Kasus Positif dan 51 Pasien Sembuh

Megapolitan
Operasi Pemeriksaan SIKM Berlangsung Sampai 7 Juni

Operasi Pemeriksaan SIKM Berlangsung Sampai 7 Juni

Megapolitan
Disparekraf: Tempat Wisata Jakarta Akan Dibuka Bertahap

Disparekraf: Tempat Wisata Jakarta Akan Dibuka Bertahap

Megapolitan
Sambut New Normal, Tempat Ibadah di Kota Bekasi Mulai Dibuka Pekan Ini

Sambut New Normal, Tempat Ibadah di Kota Bekasi Mulai Dibuka Pekan Ini

Megapolitan
Depok Ajukan Perpanjangan PSBB hingga 4 Juni 2020, Sama dengan Jakarta

Depok Ajukan Perpanjangan PSBB hingga 4 Juni 2020, Sama dengan Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X