Bambang Widjojanto: Selamat Datang Perubahan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Bambang Widjojanto mengatakan, Program Jakarta Satu merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diyakini sebagai cara ampuh mencegah tindak korupsi.

"Mari kita tulis sejarah bagaimana menjaga korupsi dengan akal sehat, dengan bukti, karena kita mempunyai database yang kuat."

"Bukan sekadar kerja, tetapi kerja yang sistemik dan sistematis. Selamat datang perubahan," ujar Bambang dalam sambutannya di acara soft launching program Jakarta Satu, Rabu (17/1/2018).

Bambang mengatakan, konsep integrasi semacam ini telah digagas saat dirinya masih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Lima tahun lalu kami pernah datang dengan gagasan yang namanya SIN (single identity number), bukan e-KTP, dulu gagasan KPK bukan e-KTP dan sekarang terbukti e-KTP bermasalah," katanya.

Baca juga: Anies Angkat Bambang Widjojanto Jadi Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi

Ia menjelaskan, SIN merupakan data yang bisa mengintegrasikan data seseorang melalui berbagai sumber.

"Dia mempunyai data seperti kartu penduduk, data mengenai pembayaran telepon, pembayaran lain. Itu datanya diintegrasikan," ujarnya.

Menurut dia, program Jakarta Satu ini akan menjadi program yang lebih dahsyat daripada program SIN.

"Kami telah bertemu dengan teman-teman SKPD, teman-teman DPRD, dan Dinas Kesehatan. Kami menemukan satu pola yang jauh lebih dahsyat daripada sekadar SIN," ucapnya.

Baca juga: Anies: Gaji Camat di Jakarta Lebih Tinggi dari Ketua Komite PK DKI

Pemprov DKI meluncurkan program satu peta, satu data, dan satu kebijakan yang terangkum dalam program Jakarta Satu. Melalui program ini, Pemprov DKI akan mengintegrasikan data dari sejumlah SKPD menjadi sebuah database yang disebut big data untuk berbagai tujuan.

"Dengan database itu nanti bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, salah satunya untuk meningkatkan penerimaan daerah," ujarnya.

Bambang mengatakan, program ini nantinya juga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui kontrol terhadap pendapatan daerah. Menurut dia, pencegahan korupsi seharusnya tidak hanya berfokus pada pengeluaran daerah, tetapi juga pendapatan daerah.

Baca juga: Pemprov DKI Integrasikan Data Melalui Jakarta Satu