Jawab Jubir JK, Sejarawan Bantah Baru Sekarang Perhatikan Rumah Cimanggis

Kompas.com - 20/01/2018, 12:35 WIB
Kondisi Rumah Cimanggis yang mulai hancur karena tidak terawat di Kota Depok, Kamis (18/01/2018). Pemerintah berencana membangun Universitas Islam Internasional Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla, membuat wacana bahwa untuk pembangunan universitas itu Rumah Cimanggis akan digusur. MAULANA MAHARDHIKAKondisi Rumah Cimanggis yang mulai hancur karena tidak terawat di Kota Depok, Kamis (18/01/2018). Pemerintah berencana membangun Universitas Islam Internasional Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla, membuat wacana bahwa untuk pembangunan universitas itu Rumah Cimanggis akan digusur.
Penulis Jessi Carina
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Para sejarawan menjawab pernyataan Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla Husain Abdullah terhadap mereka terkait polemik penggusuran Rumah Cimanggis. Ketua Umum Depok Herittage Community Ratu Farah Diba membantah bahwa mereka baru sekarang memerhatikan Rumah Cimanggis seperti yang disampaikan Husain.

Farah mengatakan Komunitas Sejarah Depok pernah membuat petisi "Selamatkan Situs Sejarah Rumah Cimanggis Depok Abad 18" dalam situs change.org pada Desember 2017.

Selain itu, komunitas ini juga melakukan Gowes Bareng dengan tema #SelamatkanRumahCimanggis pada Januari 2018. Jika Husain mengetahui itu, kata Farah, tentu bahwa sejarawan telah lama memerhatikan rumah itu.

Ketua Umum Herritage Depok Community, Ratu Farah Diba menunjukan peta Depok masa lampau.KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA Ketua Umum Herritage Depok Community, Ratu Farah Diba menunjukan peta Depok masa lampau.
"Kami (juga) mendaftarkan rumah Cimanggis ke kantor BPCB (Badan Pelestari Cagar Budaya) Serang yang mendapat No. 007.02.24.04.11. Jadi tujuh tahun lebih sebelum heboh UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia) ," ujar Farah melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/1/2018).

Baca juga : JK Anggap Rumah Cimanggis Tak Layak Jadi Situs Sejarah, Ini Kata Sejarawan

"Pendaftaran ke BPCB Serang itu pun tindak lanjut dari kerja mengiventarisasi situs sejarah di Depok yang kami lakukan pada 2012," tambah Farah.

Farah mengatakan seharusnya mereka tidak perlu repot melakukan hal ini kalau pemerintah menjalankan UU Cagar Budaya.

Dalam UU tersebut, kata Farah, tertulis bahwa negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

"Kami para sejarawan dan masyarakat Depok tentu tidak perlu repot melakukan upaya-upaya memperhatikan, menginventarisasi, mengumpulkan informasi kesejarahan dan mendaftarkan situs sejarah jika pemerintah menjalankan amanah UU Cagar Budaya No. 10 tahun 2011," ujar Farah.

Anggota Komunitas Sejarah lainnya, Heri Syaefudin, juga mengomentari pernyataan Husain yang lain. Pernyataan yang dimaksud terkait Husain yang menyebut sejarawan baru meributkan Rumah Cimanggis setelah akan dibangun pusat peradaban Islam.

Baca juga : Rumah Cimanggis Peninggalan VOC Diusulkan Jadi Museum Sejarah Depok

Heri mengatakan justru mereka yang bertanya-tanya. Sebab tanpa ada sosialisasi terhadap warga Depok, tiba-tiba saja akan ada pembangunan UIII di sana.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Megapolitan
Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Megapolitan
Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Megapolitan
Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Megapolitan
ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

Megapolitan
Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Megapolitan
Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

Megapolitan
306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

Megapolitan
Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Megapolitan
Dukung Reklamasi Ancol, M Taufik: Ini Nyambung dengan Darat

Dukung Reklamasi Ancol, M Taufik: Ini Nyambung dengan Darat

Megapolitan
Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Kemenag Tangsel dalam Pilkada

Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Kemenag Tangsel dalam Pilkada

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X