Mau Cari Informasi di "Show Unit" Rumah DP 0 Rupiah? Catat Jadwalnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka pusat informasi program rumah DP 0 rupiah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kawasan tersebut merupakan lokasi pertama pembangunan rumah murah yang merupakan program besutan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno.

Di lokasi seluas 1,4 hektar tersebut, sudah didirikan sebuah bangunan semi permanen sebagai pusat informasi warga yang dilengkapi dengan ruangan khusus yang menggambarkan bentuk unit hunian tipe 36 yang akan segera dibangun.

Salah satu petugas informasi yang ditemui Kompas.com, Rini, menjelaskan bahwa pusat informasi dibuka setiap hari dengan jadwal hari Senin-Jumat buka pukul 09.00-16.00, sementara Sabtu dan Minggu 09.00-12.00.

Baca juga : Cara Anies Sediakan Rumah untuk Warga yang Tak Terjangkau DP 0

Ia mengatakan, di tempat itu warga akan dijelaskan mengenai tipe rumah yang akan dibangun, harga rumah hingga syarat umum pendaftaran program.

"Tapi kami belum dapat menjelaskan mengenai bagaimana sistem dan besaran cicilannya karena hal tersebut baru akan diumumkan pada bulan April menunggu BLUD terbentuk," ujar Rini, Sabtu (20/1/2017).

Tak hanya dapat melihat show unit, di lokasi tersebut warga juga dapat melihat gambaran perumahan murah berkonsep rumah vertikal ini melalui sebuah maket bangunan yang telah disediakan.

Baca juga : DPRD DKI: Program Jokowi Rumah Tapak Rp 135 Juta, DP 0 Rupiah Rusunami Rp 350 Juta

Pada tahap awal akan dibangun 703 unit hunian yang terdiri dari 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unit untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta dan tipe 21 harganya Rp 185 juta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi warga untuk dapat mengikuti program rumah DP 0 rupiah.

Syarat pertama adalah warga yang berhak mengikuti program ini hanyalah warga ber-KTP DKI. Syarat kedua dan ketiga adalah warga tersebut sudah menikah dan belum memiliki rumah.

Persyaratan berikutnya, warga tersebut harus berpenghasilan di bawah Rp 7 juta dan minimal memiliki gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP DKI).