Kompas.com - 24/01/2018, 19:04 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Seksi Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Ian Iskandar mengatakan, pihaknya pernah diundang Biro Umum Pemprov DKI Jakarta untuk membahas rencana pemugaran rumah dinas gubernur DKI yang berlokasi di kawasan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun, Ian mengatakan, tidak ada pembahasan sama sekali mengenai pemasangan lift di rumah dinas tersebut.

"Belum ada (pembahasan lift), kami diundang oleh Biro Umum untuk (rencana) pemugaran kerusakan di Suropati nomor 7," ujar Ian saat dihubungi wartawan, Rabu (24/1/2018).

Ian mengatakan, pemugaran termasuk penambahan lift di rumah dinas gubernur harus terlebih dahulu dirapatkan oleh tim ahli yang ada di Dinas Pariwisiata. Oleh karena rumah dinas tersebut merupakan gedung cagar budaya tipe A yang masuk ke dalam kawasan cagar budaya.

Baca juga : Pemasangan Lift di Rumah Dinas Gubernur DKI, dari Pengadaan Langsung Berubah Jadi Lelang Umum

Ian mengatakan tak bisa seenaknya untuk memugar rumah dinas tersebut karena dikhawatirkan akan mengubah struktur keaslian bangunan. Selain itu, pemugaran yang dilakukan seenaknya bisa melanggar perda cagar budaya.

"Ya membongkar (seenaknya rumah dinas) melanggar perda cagar budaya," kata dia.

Menurut Ian, tim ahli pemugaran menerima konsultasi apakah lift serasi dengan arsitektur bangunan rumah dinas gubernur.

Baca juga : Anggaran Pengadaan Lift Rumah Dinas Gubernur DKI Muncul Tiba-tiba

"Dikhawatirkan, Takutnya mengganggu arsitekturnya, ini kan enggak boleh ditambah-tambah," ujar Ian.

"Kalau untuk rumah dinas kan enggak sampai lantai tiga, jadi saya rasa enggak perlu pakai lift, takutnya mengubah struktur," ujar Ian.

Dalam situs sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.lkpp.go.id tertulis anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas (rumdin) Gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 750,2 juta.

Baca juga : Anggaran Lift Rumah Dinas Gubernur DKI Merupakan Kesalahan Input Data

Pengadaan lift rumah dinas Gubernur DKI, yang terdiri dari dua lantai tersebut, masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI tahun 2018. Pengadaan elevator tersebut dilakukan dengan skema pengadaan langsung.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) belum pernah melakukan pembahasan dengan tim badan anggaran DPRD DKI Jakarta terkait pemasangan lift di rumah dinas gubernur.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyebutkan, adanya anggaran pengadaan lift untuk rumah dinas gubernur DKI Jakarta merupakan kesalahan input data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Adapun Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Kota, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra membenarkan rencana pengadaan lift di rumah dinas gubernur merupakan ide pihaknya. Pengadaan lift bertujuan memudahkan tamu difabel yang mengunjungi rumah dinas gubernur.

Baca juga : Ide Pengadaan Lift di Rumah Dinas Gubernur DKI untuk Tamu Difabel

"Ide awal dari kami. Karena itu bangunan cagar budaya harus dapat diakses tamu difabel," ujar Benny ketika dihubungi Kompas.com, Rabu sore.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Kawanan Pencuri Gasak Mobil Pikap di Larangan

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Atap Tribun Formula E Jakarta Ambruk, Polisi Akan Temui Kontraktor

Megapolitan
Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Pembangunan Sirkuit Formula E Jakarta Habiskan Rp 190 Miliar

Megapolitan
Tujuh Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E Jakarta, Nilainya Capai Rp 100 Miliar

Tujuh Perusahaan Jadi Sponsor Lokal Formula E Jakarta, Nilainya Capai Rp 100 Miliar

Megapolitan
Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Pengguna Commuter Line yang Transit di Manggarai Tidak Perlu Menyeberangi Rel

Megapolitan
Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Petugas Terapkan Sistem Buka Tutup di Area Masuk Peron 6 dan 7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Atap Tribun Formula E Ambruk Terkena Badai

Megapolitan
Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Selidiki Kasus Tabrak Lari Wartawan, Polisi Periksa CCTV di Sekitar Fly Over Kuningan

Megapolitan
Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Dua Kelompok Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Berjanji Bertemu lewat Media Sosial

Megapolitan
Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Hari Pertama Perubahan Rute KRL, Begini Komentar Penumpang di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Polisi Tangkap 4 Remaja Tawuran di Kebayoran Baru, Senjata Tajam dan Stik Golf Disita

Megapolitan
Banjir di Tol JORR Arah Serpong Tangsel Surut, Kendaraan Bisa Kembali Melintas

Banjir di Tol JORR Arah Serpong Tangsel Surut, Kendaraan Bisa Kembali Melintas

Megapolitan
Polda Metro Kantongi Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari Wartawan di Kuningan

Polda Metro Kantongi Identitas Terduga Pelaku Tabrak Lari Wartawan di Kuningan

Megapolitan
Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Hujan Deras Guyur Tangsel, BPBD Catat Tujuh Wilayah Terendam Banjir

Megapolitan
Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Polda Metro Akan Evaluasi Perluasan Ganjil Genap Setelah Tiga Bulan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.