Kompas.com - 25/01/2018, 10:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ketika berkunjung ke kantor MRT di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ketika berkunjung ke kantor MRT di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tak ada instruksi darinya kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta mengenai pengadaan lift di rumah dinasnya.

"Saya garis bawahi, kami instruksi, tidak ada arahan, dan karena itu ini supaya tidak dilaksanakan dan dibatalkan nanti di APBD-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) dihilangkan," ujar Anies di Kantor MRT, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).

Perubahan APBD tersebut dapat dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan atau oleh karena akibat perubahan keadaan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 2,43 miliar untuk merenovasi rumah dinas gubernur yang akan ditempati Anies Baswedan. Rencana renovasi ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Baca juga: Kisruh Pengadaan Lift di Rumah Dinas Gubernur DKI...

"Karena tidak ada kebutuhan untuk renovasi besar dan lain-lain, dan Pak Sekda cerita ini beberapa kali ada inisiatif renovasi-renovasi seperti ini," kata dia.

Kisruh renovasi rumah dinas ini bermula ketika dalam situs sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sirup.lkpp.go.id, tertulis anggaran pengadaan elevator atau lift rumah dinas gubernur DKI Jakarta sebesar Rp 750,2 juta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ide Pengadaan Lift di Rumah Dinas Gubernur DKI untuk Tamu Difabel

Pengadaan elevator rumah dinas gubernur DKI yang terdiri dari dua lantai tersebut masuk dalam pos anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemprov DKI tahun 2018.

Anies mengaku tidak mengetahui perihal anggaran pengadaan lift untuk rumah dinas gubernur DKI Jakarta yang berada di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Anies mengatakan baru mendengar hal itu dari sejumlah pemberitaan. Dia kemudian memanggil Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah untuk menjelaskan hal tersebut

Kompas TV Sandiaga Uno mengakui tidak memeriksa anggaran rancangan APBD DKI Jakarta secara detail.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Megapolitan
Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Babak Baru Formula E di Jakarta: Politikus Jadi Panitia, KPK Diminta Ikut Awasi

Megapolitan
Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Idap Demensia, Bilang Hendak Kerja padahal Sudah Pensiun

Megapolitan
Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Marak Kasus Pelecehan Seksual, Masih Layakkah Depok Sandang Status Kota Layak Anak?

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 41 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 29 November: Tambah 41 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Cerita Dua Korban Mafia Tanah, Empat Tahun Menanti Kasusnya Terungkap, Berharap Aset Kembali

Cerita Dua Korban Mafia Tanah, Empat Tahun Menanti Kasusnya Terungkap, Berharap Aset Kembali

Megapolitan
Ketika Anies Kembali Bergabung dalam Demo Buruh, Ikut Kritik UMP DKI dan Terpaksa Teken SK

Ketika Anies Kembali Bergabung dalam Demo Buruh, Ikut Kritik UMP DKI dan Terpaksa Teken SK

Megapolitan
Reuni 212 Batal di Jakarta, Wagub DKI: Keputusan yang Sangat Bijak

Reuni 212 Batal di Jakarta, Wagub DKI: Keputusan yang Sangat Bijak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Ringan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Polisi Tunggu Hasil Analisa Sampel Bangunan SMA 96 Jakarta yang Roboh

Megapolitan
Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Tangsel Bersiap Hadapi Gelombang Ketiga

Megapolitan
Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Bandar Narkoba yang Tabrak Polisi Ditangkap di Kendal

Megapolitan
Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Mobil Putar Arah Bikin Macet di Jalan Palmerah Utara, Sudinhub Jakbar Akan Tutup dengan Barrier

Megapolitan
Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Klarifikasi Jakpro soal Penentuan Lokasi Sirkuit Formula E Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.