Kompas.com - 26/01/2018, 17:21 WIB
Ilustrasi taksi online KOMPAS.com/Achmad FaizalIlustrasi taksi online
Penulis Stanly Ravel
|
EditorDian Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, penerapan aturan baru untuk taksi online yang tertuang dalam PM 108 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, tetap akan dimulai penegakan hukumnya pada awal Februari 2018 mendatang.

"Dari November kemarin sudah berlaku, tapi kami kasih transisi untuk mereka menyiapkan sampai Februari. Jadi saat Februari ini penegakan hukumnya berlaku," kata Budi saat di hubungi Kompas.com, Kamis (25/1/2018).

Sementara itu, beberapa sopir taksi online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO), meminta agar pemerintah memberikan kelonggaran waktu karena mereka sedang berusaha untuk melengkapi persyaratan.

"Jadi ada beberapa teman kani sedang tahap pembentukan koperasi yang jadi salah satu syarat dalam aturan," ucap Christiansen selaku ketua umum ADO saat dihubungi kompas.com, Kamis (26/1/2018).

Baca juga : Taksi Online Ringsek Tertabrak Kereta Api, Sopir Perempuan Selamat

Setalah izin koperasi keluar awal Februari, lanjut Christian, butuh waktu untuk proses perizinan ke Dinas Perhubungan (Dishub), lalu lanjut lagi uji KIR.

"Pada tanggal 3 Januari, kami minta toleransi tambahan kurang lebih sampai Maret," kata Christian.

Menanggapi permintaan ini, Budi menjelaskan sebenarnya waktu tiga bulan dari November 2017 lalu sudah cukup.

"Sebetulnya kami sudah kasih kesempatan cukup lama. Cuma niat baik dari mereka saat ini ada atau tidak, nanti kalau kami kasih (kesempatan) lagi, taunya saat sudah habis minta perpanjang lagi, jadi molor terus," ucap Budi.

Baca juga : Sejumlah Sopir Taksi Online Resah Jelang Pemberlakuan Permenhub 108

Budi menjelaskan, sebenarnya regulasi kendaraan online sudah lama disosialisasikan, bahkan sampai ke beberapa kota besar di Indonesia. Terkait masalah koperasi memang menjadi salah satu kewajiban dari sopir online karena ini dijadikan sebagai payung hukum.

Sementara untuk pada PM 108, ada sembilan poin revisi yang akan diterapkan, yakni argometer, tarif, wilayah operasi, kuota, persayaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), dan peran aplikator.

"Yang harus diingat regulasi ini adalah untuk kesetaraan, baik antara taksi reguler maupun online," ucap Budi.

Kompas TV Apa yang baru dari pengaturan taksi online sesuai Permenhub 108 tahun 2017?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Megapolitan
Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Megapolitan
Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Kuasa Hukum Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Megapolitan
Terima Paket 4 Liter Sabu Cair dari Luar Negeri, Seorang Kurir Ditangkap di Cengkareng

Terima Paket 4 Liter Sabu Cair dari Luar Negeri, Seorang Kurir Ditangkap di Cengkareng

Megapolitan
Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Perempuan yang Diduga Korban KDRT

Polisi Kabulkan Penangguhan Penahanan Perempuan yang Diduga Korban KDRT

Megapolitan
Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Kasus Anak Jual Kulkas Ibunya Berlanjut ke Meja Hijau, Kuasa Hukum Terdakwa: Sebaiknya Dihentikan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Pedagang di Pasar Serpong Belum Tahu soal Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Megapolitan
Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Bertambah 95, Kini Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Capai 2.957

Megapolitan
PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

PTM di 18 Sekolah di Jakpus Dihentikan karena Temuan Kasus Covid-19, Total 37 Siswa Terpapar

Megapolitan
Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Polisi Dalami Tujuan Kakek 89 Tahun Kendarai Mobil Sebelum Tewas Dikeroyok

Megapolitan
Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Usut Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Wali Kota Akan Panggil Sudin Bina Marga

Megapolitan
Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Pertunjukan Barongsai Saat Perayaan Imlek di Vihara Amurva Bhumi Ditiadakan

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Kasus Omicron Terdeteksi di Jakarta Selatan, Wali Kota Minta Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Bertambah, Temuan Kasus Covid-19 Kini Ada di 90 Sekolah Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.