Jalankan Fungsi Angkutan Umum, Pengemudi Taksi Online Diimbau Patuhi PM 108

Kompas.com - 29/01/2018, 20:57 WIB
Para pengemudi taksi online dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/01/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. MAULANA MAHARDHIKAPara pengemudi taksi online dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kementrian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/01/2018). Mereka menolak Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
Penulis Stanly Ravel
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Dharmaningtyas mengatakan, aksi penolakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 oleh Aliansi Driver Online Nasional (Aliando) dikarenakan minimnya pemahaman para pengemudi mengenai fungsi angkutan umum.

"Meski mereka (pengemudi taksi online) mengendarai mobil dengan pelat hitam, tetapi karena memungut bayaran, sebetulnya mereka memerankan fungsi angkutan umum," ucap Dharmaningtyas dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2018).

Dengan demikian, pengemudi taksi online harus tunduk terhadap regulasi yang mengatur. Ia menjabarkan beberapa poin yang tertuang dalam aturan tersebut.

Pertama, pengemudi taksi online diimbau mengikuti uji KIR. Sebab, para pengemudi membawa penumpang yang harus dijaga keselamatannya. Kedua, taksi online juga harus dipasang stiker. Hal itu juga dilakukan di beberapa negara sebagai penanda dan memudahkan pengawasan di lapangan.

Baca juga: Masa Toleransi Diperpanjang, Taksi Online yang Belum Penuhi Syarat Tidak Ditilang

"Bagaimana menjamin keselamatan penumpang kalau kelaikan kendaraan tidak diketahui melalui uji KIR. Tanpa ada stiker, bagaimana petugas seperti polisi dan dishub tahu kalau itu angkutan online," ujarnya.

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu mengatakan, pengaturan kuota dibuat untuk menguntungkan pengemudi. Pasalnya, semakin banyak kendaraan online yang beroperasi akan semakin banyak saingan yang mempersempit pendapatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada yang menolak soal kuota, jelas mereka (pengemudi online) tidak paham atau mereka dimanfaatkan aplikator yang ingin aplikasinya dimanfaatkan orang sebanyak-banyaknya," kata Dharmaningtyas.

Kompas TV Mereka beranggapan aturan itu diskriminatif dan merugikan pengendara taksi online.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lapangan Latih Jakarta International Stadium Bisa Disewa Senin hingga Kamis

Lapangan Latih Jakarta International Stadium Bisa Disewa Senin hingga Kamis

Megapolitan
Sejumlah Tokoh Betawi Diusulkan Jadi Nama Jalan di Jakarta

Sejumlah Tokoh Betawi Diusulkan Jadi Nama Jalan di Jakarta

Megapolitan
Pintu Air 10 di Kota Tangerang Siaga 1, Potensi Banjir di Cibodas dan Cipondoh

Pintu Air 10 di Kota Tangerang Siaga 1, Potensi Banjir di Cibodas dan Cipondoh

Megapolitan
Ahli Waris Hibahkan Lahan Museum Sumpah Pemuda ke Negara

Ahli Waris Hibahkan Lahan Museum Sumpah Pemuda ke Negara

Megapolitan
Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Laga Perdana Lapangan Latih JIS: Tim Anies Kalah 0-3 Lawan DPRD DKI

Megapolitan
Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Vaksinasi Anak 12-17 Tahun di Tangsel Masih Jauh dari Target

Megapolitan
Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Pemprov DKI Usul MRT Jakarta Disuntik Modal Rp 3,17 Triliun dari APBD 2022

Megapolitan
UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 28 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 92 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Longsor Terjang Kampung Mulyasari Bogor, Tebing Tanah Setinggi 15 Meter Ambruk

Megapolitan
Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Anies Resmikan Pembangunan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

Megapolitan
Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Mobil Terperosok Lalu Terseret Arus Sungai Saat Hendak Dikeluarkan dari Garasi

Megapolitan
Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Hujan Angin, Atap JPO Yos Sudarso, Tanjung Priok Terlepas

Megapolitan
Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Tes PCR 3 x 24 Jam Akan Dapat Digunakan Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Absen Sejak 3 Setember, Bendahara Kelurahan Duri Kepa Mengaku Diintimidasi dan Tak Diizinkan Masuk Kantor

Megapolitan
Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Kronologi Polisi Gugur Terlindas Truk Saat Bertugas Mengawal Tim Supervisi Polda Metro Jaya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.