Kompas.com - 31/01/2018, 18:02 WIB
Penampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Kompas.com/Alsadad RudiPenampakan pulau C dan D dari atas udara. Pulau C dan D adalah sejumlah pulau yang termasuk dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain menyelidiki dugaan korupsi, polisi kini juga menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Dugaan penyalahgunaan wewenang, nanti arahnya ke situ," ujar Kasubdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Sutarmo di Mapolda Metro Jaya, Rabu (31/1/2018).

Penyidik, kata Sutarmo, ingin melihat apakah ada malaadminitrasi yang dilakukan instansi terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut. Untuk mencari hal tersebut, lanjutnya, pihaknya terus memeriksa saksi-saksi terkait.

"Semua yang terkait sesuai dengan kewenangannya, kami dengar keterangannya. Apa kewenangannya sudah dilakukan sesuai prosedur atau tidak," kata Sutarmo.

Baca juga: Penyelidikan Keributan Konsumen dengan Pengembang Reklamasi Dihentikan

Ia menambahkan, sejauh ini, ada 40 saksi yang telah diperiksa. Mereka terdiri dari unsur BPRD DKI, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta.

"Jadi, dalam proses penyelidikan dan penyidikan reklamasi itu jelas semua lembaga, instansi, baik tingkat Pemprov dan lembaga terkait, pasti akan kami dengar keterangannya sesuai dengan kewenangan dan lembaga tersebut," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Polisi menyelidiki dugaan korupsi nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D yang merupakan pulau hasil reklamasi. NJOP Pulau C dan D Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Baca juga: Ini Alasan Polisi Akan Periksa Sofyan Djalil Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

Penetapan NJOP berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejari Temukan Praktik Pungli Bansos Non-tunai di Kota Tangerang, Terdekteksi Sejak Juni

Kejari Temukan Praktik Pungli Bansos Non-tunai di Kota Tangerang, Terdekteksi Sejak Juni

Megapolitan
Sertifikat Vaksin Covid-19 Tidak Muncul di Aplikasi Pedulilindungi, Apa Penyebabnya?

Sertifikat Vaksin Covid-19 Tidak Muncul di Aplikasi Pedulilindungi, Apa Penyebabnya?

Megapolitan
Pemkot Tangsel Beri Pendampingan Hukum Remaja Perempuan yang Dianiaya Orangtua di Pamulang

Pemkot Tangsel Beri Pendampingan Hukum Remaja Perempuan yang Dianiaya Orangtua di Pamulang

Megapolitan
Ironi Pandemi di Jakarta: RS Diklaim Mulai Lengang, tapi Kematian Pasien Covid-19 Tetap Tinggi

Ironi Pandemi di Jakarta: RS Diklaim Mulai Lengang, tapi Kematian Pasien Covid-19 Tetap Tinggi

Megapolitan
Lurah Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Pemkot Jakpus: Itu Inovasi

Lurah Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Pemkot Jakpus: Itu Inovasi

Megapolitan
Pemprov DKI Imbau Pasien Covid-19 Isoman untuk Pindah ke Lokasi Isolasi Terkendali, Ini Prosedurnya

Pemprov DKI Imbau Pasien Covid-19 Isoman untuk Pindah ke Lokasi Isolasi Terkendali, Ini Prosedurnya

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Bentuk Tim Usut Pungli Bansos Tunai

Kejari Kota Tangerang Bentuk Tim Usut Pungli Bansos Tunai

Megapolitan
GOR Pulogadung Disiapkan Jadi Tempat Isolasi, Bisa Tampung 100 Pasien OTG

GOR Pulogadung Disiapkan Jadi Tempat Isolasi, Bisa Tampung 100 Pasien OTG

Megapolitan
Polisi Usut Kasus Pungutan Bansos Tunai di Beji Depok

Polisi Usut Kasus Pungutan Bansos Tunai di Beji Depok

Megapolitan
Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Depok Ingin Buat Lembaga Konsultasi untuk Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

Megapolitan
Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos, Lurah Utan Panjang: Bukan untuk Mempersulit

Megapolitan
Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Sasar 3 Juta Warga Jakarta, Vaksinasi Covid-19 Merdeka Ditargetkan Rampung 17 Agustus

Megapolitan
Depok Kembali Jadi 'Kota Layak Anak' Predikat Nindya

Depok Kembali Jadi "Kota Layak Anak" Predikat Nindya

Megapolitan
Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Dilarang di Jabodetabek Selama PPKM Level 4

Megapolitan
PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

PPKM Level 4 di Tangsel: Kasus Covid-19 Harian Masih Melonjak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X