Alasan Polisi Periksa Kadishub DKI soal Dugaan Korupsi Reklamasi

Kompas.com - 01/02/2018, 14:44 WIB
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/5/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (8/5/2017).
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com — Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan alasan polisi memeriksa Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, Senin (29/1/2018). Andri, lanjutnya, ikut berperan menentukan nilai jual objek pajak (NJOP).

Sebab, ada akses jalan yang dibangun di pulau reklamasi. 

"Namanya NJOP sesuai waktu yang lalu. Misalnya, hari ini tanah NJOP harganya A, kalau ada jalan pasti (NJOP) naik, ada listrik pasti (NJOP) naik, ada bangunan pasti (NJOP) naik," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Kamis (1/2/2018).

Menurutnya, keterangan Andri diperlukan untuk memastikan kebenaran proses penentuan NJOP tersebut.

Baca juga: Kadishub Diperiksa Terkait Reklamasi, Anies Minta Dia Sampaikan Semua ke Polisi

"Tentu kami ingin melihat prosesnya, benar atau tidak. Misalnya saat proses penentuan (NJOP), ada siapa saja (dalam pembahasan), nanti kami lakukan pemeriksaan," katanya.

Dugaan korupsi tersebut terkait penetapan NJOP Pulau C dan D yang merupakan pulau hasil reklamasi. NJOP Pulau C dan D Rp 3,1 juta per meter persegi karena kedua pulau tersebut masih berupa lahan kosong.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sandi Minta Kadishub Bantu Polisi Usut Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi

Penetapan NJOP itu sendiri dilakukan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya barulah ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.



Video Rekomendasi

25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Bakal Jalan Terus walau Sudah Penuhi Target

Megapolitan
Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Pemprov DKI Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Warga, 40 Persennya Ber-KTP Luar Jakarta

Megapolitan
Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Anies: Banyak Kegiatan Keagamaan Akan Digelar, Syaratnya Harus Vaksin Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 pada Anak Naik Pesat, Pemkot Bekasi Akan Gencarkan Vaksinasi

Megapolitan
Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Tambah 235, Total Kasus Covid-19 di Kota Bogor Capai 32.875

Megapolitan
Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Pemprov DKI Wacanakan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Masuk Tempat Hiburan

Megapolitan
Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Tabrak Motor lalu Jatuh ke Kolong Truk, Pemotor di Bogor Tewas

Megapolitan
Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Cerita Pedagang Bunga di Tangsel, Penjualan Kembang Sepi, tapi Banyak Pesanan Karangan Dukacita

Megapolitan
Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Joe Biden Prediksi Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi, Ini Tanggapan Wagub DKI

Megapolitan
Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Pemkot Bogor Siapkan Isi Ulang Oksigen di Tiap Kecamatan untuk Warga Isoman

Megapolitan
Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Besok, 500 Santri di Pamulang Akan Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Polisi Panggil Pemilik Mobil yang Diduga Halangi Ambulans Saat Jemput Pasien Kritis

Megapolitan
3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

3.327 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini, Positivity Rate Masih di Atas Standar Aman

Megapolitan
Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Belum Rampung, Kejati: Masih di Polda Metro

Megapolitan
Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Bukti Vaksinasi Covid-19 Akan Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas Publik di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X