Belajar dari Kasus FY, KPAI Sarankan Orangtua Cari "Baby Sitter" Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati mengatakan, era industrialisasi membuat keterlibatan perempuan di ruang publik semakin tinggi. Rita mengatakan, hal itu membuat orangtua akan memberikan pola pengasuhan anak lebih banyak kepada pengasuh dan tempat penitipan anak.

Rita mengatakan, sebaiknya orangtua memiilih pengasuh yang profesional dan berasal dari lembaga penyalur tenaga kerja yang berstandardisasi.

Orang tua juga wajib mengetahui apakah lembaga penyalur tenaga kerja tersebut benar-benar profesional atau tidak.

Lembaga penyalur yang profesional, kata Rita, akan menyalurkan tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian, khususnya dalam mendidik anak.

Baca juga: Belum Ada Standardisasi Profesi Baby Sitter di Indonesia

"Pengasuh juga harus punya keterampilan, bagaimana anak menangis atau anak marah dan seterusnya harus punya skill yang diajarkan. Kan, anak bisanya nangis, enggak bisa ngomong. Apa yang kemudian bisa dilakukan itu penting diketahui," ujar Rita saat ditemui di Kembangan, Jakarta Barat, Jumat (2/2/2018).

Rita mengatakan, kasus FY, baby sitter yang menganiaya balita yang diasuhnya merupakan bentuk tidak profesionalnya seorang pengasuh.

Baca juga: Baby Sitter Pukul dan Gigit Anak Majikannya

Ia mengatakan, FY tidak diberi pelatihan khusus oleh instansi yang menyalurkannya. Selain itu, ia mengimbau orangtua memilih tempat penitipan anak yang terstandardisasi.

"Dari sarana prasarana, permainan juga ramah anak dan ada toliet khusus anak-anak. Kemudian SDM untuk pengasuh, penting bahwa pengasuhnya tidak ditekan bekerja terlalu lama karena tekanan itu cukup melelahkan," ujar Rita.

Sebelumnya, seroang baby sitter berinisial FY tega menganiaya anak majikannya yang berusia 2,5 tahun. Anak batita dengan inisial KYW tersebut disiksa lantaran tak berhenti menangis.

FY yang baru bekerja di rumah korban sejak lima bulan lalu itu dijerat Pasal 351 (1) sub Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.