Sinyal Sandiaga Melanjutkan Normalisasi Sungai...

JAKARTA, KOMPAS.com — Banjir di Jakarta saat ini disebabkan curah hujan tinggi dari daerah hulu. Meski demikian, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi sungai masih dipertanyakan.

Apakah akan melanjutkan normalisasi sungai seperti pemerintahan sebelumnya atau tidak.

Seperti diketahui, konsekuensi normalisasi sungai sering kali berdampak pada warga yang tinggal di bantaran kali.

Baca juga: Banjir di Rawajati Pasang Surut, Warga Bertahan di Pengungsian

Bangunan liar mereka mau tidak mau kena gusur. Namun, akankah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno mau melakukan penggusuran itu?

Jawaban mengenai itu dijawab tersirat oleh Sandiaga. Pada Selasa (6/2/2018), Sandiaga mendatangi Kampung Arus, Cawang, Jakarta Timur, yang tergenang banjir.

Ia bercerita beberapa warga di sana bersikeras menolak dievakuasi. Mereka menganggap banjir kali ini adalah hal yang biasa. Menurut Sandiaga, situasi itu justru menjadi tantangan baginya.

Baca juga: Terputus karena Banjir, Jalan Jatinegara Barat Kembali Dibuka

"Ini challenge buat kami, tantangan buat kami, bahwa buat yang merasakan, ya, mereka sudah biasa, tetapi kami, kan, inginnya hidup lebih baik lagi," ujar Sandiaga.

Sinyal normalisasi

Meskipun ada yang tak setuju, kata Sandiaga, ada juga warga yang setuju program pemerintah. Sandiaga berencana memasang sheetpile atau dinding turap di kawasan Kampung Arus.

"Nah, di situ yang merupakan tantangan kami," ujarnya.

Pembuatan sheetpile pada kali sendiri biasa dilakukan seusai normalisasi. Bangunan-bangunan yang berada di bibir sungai dibersihkan agar normalisasi sungai bisa dilakukan.

Baca juga: Banjir Masih Ancam Jakarta, Ini Antisipasi Pemerintah

Alat berat juga tidak akan bisa masuk jika bangunan di bibir sungai masih berdiri.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

Namun, di daerah lain selain Kampung Arus, masih ada warga yang tak setuju normalisasi.

Baca juga: Banjir Jakarta, Sandiaga Akan Koordinasi dengan Wilayah Tetangga

"Itu harus kami yakinkan bahwa mereka itu salah satu untuk memastikan bahwa programnya itu bisa berjalan. Kami ada program penataan, tetapi tentunya harus dapat dukungan dari warga," kata Sandiaga.