Temui Sandiaga, Pengusaha Keluhkan Masalah Izin, Pajak, dan UMP

Kompas.com - 07/02/2018, 22:11 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Kepala OJK Regional I DKI Jakarta-Banten Bambang Widjanarko di Jakarta Creative Hub, Rabu (7/2/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Kepala OJK Regional I DKI Jakarta-Banten Bambang Widjanarko di Jakarta Creative Hub, Rabu (7/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menerima perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Dalam pertemuan itu, Sandiaga menerima keluhan soal izin, pajak, hingga upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

"Kami menyampaikan ke Pak Wagub yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang ada di DKI ini sementara adalah berbeda dengan yang berlaku di tingkat di nasional, atau yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016," kata Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani, Rabu siang.

Menurut Hariyadi, dalam Peraturan Menpar, TDUP tidak perlu diperpanjang. Sementara itu, di DKI Jakarta, setiap tahun TDUP perlu diperpanjang. Hariyadi menilai kebijakan ini perlu diubah sebab tidak efektif.

Terkait TDUP yang dimanfaatkan Pemprov DKI untuk menutup tempat hiburan yang rawan pelanggaran, Hariyadi mengatakan, penindakan bisa dilakukan terhadap oknum.

Baca juga : Sandiaga Ganti Turap dengan Bronjong

Mengenai masalah pajak, Hariyadi yang juga mewakili Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) itu meminta agar tak semua pendapatan hotel dikenakan pajak.

"Padahal di dalam ketentuan kami ada beberapa instrumen, atau beberapa mekanisme yang terkait dengan sebetulnya promosi, yaitu kami mengeluarkan voucher yang berkaitan diskon. Atau juga adanya complementary atau memberikan kamar secara gratis yang kami sampaikan kepada tamu dalam kaitan pendekatan promosi," ujar Hariyadi.

Masih soal pajak, Hariyadi juga mengeluhkan tingginya pajak reklame. Ia menilai, ini membuat perusahaan enggan beriklan dan berpengaruh terhadap Pemprov DKI sendiri.

"Pemda rugi. Karena tadinya harusnya punya potensini klan yang besar, akhirnya pengusaha atau perusahaan membatasi iklannya. Ini juga sudah kami sampaikan dan pak Wagub juga akan melihat kembali bagaimana aturannya," ujar Hariyadi.

Terakhir, Hariyadi mengeluhkan soal UMSP yang diminta naik cukup signifikan oleh kelompok buruh.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

Megapolitan
12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Megapolitan
Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Megapolitan
Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Megapolitan
Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Megapolitan
Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Megapolitan
Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Megapolitan
Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Megapolitan
2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.