JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sama-sama ditanya sikap mereka terhadap program normalisasi sungai Ciliwung.
Normalisasi sendiri merupakan program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang gencar dilakukan pada era kepemimpinan sebelumnya.
Seiring dengan banjir kiriman yang menimpa Jakarta bulan ini, Anies dan Sandiaga diingatkan kembali mengenai program itu.
Baca juga: Ditanya Normalisasi Sungai, Gubernur Anies Jawab Naturalisasi
Saat ditanya, Anies masih enggan mengungkapkan rencananya detail. Hanya saja, Anies tidak menggunakan istilah normalisasi, melainkan naturalisasi sebagai program mengurangi banjir.
Terkait pro-kontra normalisasi dengan membeton sungai, Anies enggan membicarakannya. Saat ini, dia masih fokus menangani warga yang kebanjiran.
Baca juga: Sandiaga: Normalisasi Sungai Tergantung Keinginan Warga
"Enggak mau, nanti. Sampai situ dulu. Saya enggak mau berkontroversi dululah hari ini. Kami beresin dulu soal pengungsinya," ujar Anies.
Belum diketahui apakah konsep naturalisasi yang disampaikan Anies sama dengan normalisasi sungai.
Normalisasi "bersyarat"
Namun, normalisasi yang disampaikan Sandiaga terkesan bersyarat.
Dalam hal ini, tugas Pemprov DKI adalah membantu BBWSCC membebaskan lahan.
Baca juga: Banjir Kembali Sapa Jakarta, Berharap Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan
Pembebasan lahan diprioritaskan di tempat yang akan dinormalisasi BBWSCC. Hal itu membuat pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI menjadi lebih efektif.
Kini, kata Sandiaga, normalisasi dan pembebasan lahannya dikerjakan sesuai keinginan warga.
Sandiaga ingin menyesuaikan program itu dengan kesiapan warga. Jika warga sudah siap dipindah, maka Pemprov DKI baru akan melakukan pembebasan lahan.
Baca juga: Di Depan Sandiaga, Taufik Minta Normalisasi Sungai Dilanjutkan