Kompas.com - 08/02/2018, 11:31 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai bertemu duta besar Swedia dan Austria membicarakan lelang electronic road pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno seusai bertemu duta besar Swedia dan Austria membicarakan lelang electronic road pricing (ERP) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com  Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada 2019.

Saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih melakukan lelang proyek tersebut.

"Sekarang masuk ke tahapan lelang. Rencananya, 2019 akan diterapkan di DKI Jakarta," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Baca juga: Pemprov DKI Kirim Orang ke Singapura untuk Belajar ERP

Sandiaga menyebut, perusahaan di Swedia dan Austria tertarik mengikuti lelang proyek ERP di Jakarta. Hari ini, duta besar kedua negara tersebut datang menemui Sandiaga di Balai Kota membahas lelang itu.

"Mereka ingin juga berpartisipasi di dalam tender internasional yang kami lakukan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyampaikan, pemenang lelang rencananya akan diumumkan pada Oktober 2018.

Baca juga: ERP, Disinsentif Pencabutan Larangan Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin

Setelah itu, pemenang tender akan mulai membangun proyek tersebut di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Medan Merdeka Barat.

Pembangunan proyek itu akan dilaksanakan dalam dua tahap, menyesuaikan operasional mass rapid transit (MRT) yang direncanakan pada Maret 2019.

Pertama yakni, pembangunan ERP di Jalan Jenderal Sudirman, mulai dari titik Bundaran Senayan hingga bundaran Hotel Indonesia (HI).

Baca juga: Jika Ada ERP, Motor Harus Bayar untuk Lintasi Sudirman-Thamrin

"Selanjutnya dari bundaran HI sampai Jalan Merdeka Barat. Secara keseluruhan, implementasinya Oktober juga karena proses pembangunan itu sekitar 10 bulan sampai 1 tahun," kata Andri.

Kompas TV Dirlantas Polda Metro Jaya meminta pemerintah daerah DKI Jakarta mengkaji ulang dan merevisi Pergub DKI Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Megapolitan
Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Megapolitan
Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Megapolitan
Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Megapolitan
Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Megapolitan
Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Megapolitan
Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Megapolitan
Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Megapolitan
Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Megapolitan
P2TP2A Akan Berikan 'Trauma Healing' ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

P2TP2A Akan Berikan "Trauma Healing" ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

Megapolitan
Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Megapolitan
Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.