Normalisasi dan Naturalisasi Sungai, Apa Bedanya?

Kompas.com - 08/02/2018, 20:13 WIB
Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan istilah naturalisasi sungai untuk program mengembalikan lebar sungai di Jakarta dalam mencegah dan mengatasi banjir.

Istilah pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, termasuk pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk tujuan yang sama adalah normalisasi sungai.

Wakil Anies, yaitu Sandiaga Uno, juga masih menggunakan istilah normalisasi saat menyampaikan langkah Pemprov DKI dalam mengatasi banjir akibat makin sempitnya daerah aliran sungai, entah karena diokupasi warga atau pendangkalan alami. 

Baca juga: Ditanya Normalisasi Sungai, Gubernur Anies Jawab Naturalisasi

Apa sebetulnya perbedaan antara normalisasi dan naturalisasi sungai?

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menjelaskan, normalisasi dalam pengertian yang telah direalisasikan oleh Pemprov DKI adalah melakukan pelebaran sungai dengan memindahkan masyarakat sekitar. Pinggiran sungai dilakukan betonisasi.

Nirwono mengatakan, pengertian normalisasi yang telah dijalankan Pemprov DKI merupakan hal keliru. Soalnya, normalisasi dalam arti sebenarnya yaitu mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan serta bentuk awalnya.

Normalisasi mestinya mengikuti bentuk sungai, bukan menjadikan sebagai sungai yang lurus dan pinggir sungai dibeton seperti saat ini.

"Tujuan awal normalisasi ini mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan awal, itulah disebut dinormalkan, tetapi dalam praktiknya salah," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (8/2/2018).

"Nah salahnya itu yang sekarang dilakukan Pemprov DKI dan BWSCC itu dalam bentuk sungainya cenderung diluruskan, dirapikan, dan dibetonisasi," kata Nirwono.

Nirwono mengatakan, normalisasi yang telah dilakukan Pemprov DKI sebenarnya akan menimbulkan sejumlah dampak buruk pada masa depan. Normalisasi dengan betonisasi dan meluruskan bentuk sungai akan membuat aliran sungai semakin cepat.

Baca juga: Normalisasi Sungai Lanjut, Anggaran Pembebasan Lahan Rp 1,2 Triliun

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Sederet Fakta Baru Kaburnya Terpidana Mati Cai Changpan dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Warga DKI Cari Hiburan ke Bodetabek saat PSBB, Wagub: Itu Konsekuensi

Megapolitan
Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Kafe di Bekasi Bandel soal Protokol Kesehatan, Longgarnya Pengawasan Pemkot?

Megapolitan
Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Sempat Zona Oranye, Depok Kembali Masuk Zona Merah Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

UPDATE 29 September: Bertambah 130 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 1.275 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta dan Bogor Cerah

Megapolitan
Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Kampanye, Benyamin - Pilar Tawarkan Program Kota Lestari di Tangsel

Megapolitan
Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Beri Kelonggaran, Pemkot Bogor Izinkan Unit Usaha Beroperasi hingga Jam 21.00 WIB

Megapolitan
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudinakertrans Jaktim Ditutup Sementara

Megapolitan
Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Dua Kelompok Bentrok di Ciledug, 16 Orang Ditangkap

Megapolitan
UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 21 Kasus di Tangsel, 102 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Penampungan Sementara Pedagang Korban Kebakaran Pasar Cempaka Putih Segera Dibangun

Megapolitan
Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Wagub Ariza Sebut Warga Jakarta Semakin Patuh Protokol Kesehatan 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Jokowi Sebut Mini Lockdown Lebih Efektif, Wagub DKI: Sudah Kami Laksanakan

Megapolitan
6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

6 Pedagang Pasar Ciplak Setiabudi Positif Covid-19, Dua Orang Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X