"Pak Jokowi Pernah Bilang Akan Membayar Semua Milik Warga, Termasuk Kandang dan Pohon"

Kompas.com - 09/02/2018, 14:56 WIB
Warga Bidaracina membersihkan sisa-sisa banjir yang melanda wilayahnya Jumat (9/2/2018). Banjir beberapa hari lalu membuat kawasan ini terendam air dan membawa banyak lumpur Kompas.com/Setyo AdiWarga Bidaracina membersihkan sisa-sisa banjir yang melanda wilayahnya Jumat (9/2/2018). Banjir beberapa hari lalu membuat kawasan ini terendam air dan membawa banyak lumpur

JAKARTA, KOMPAS.com Warga Bidaracina, Jakarta Timur, bersedia direlokasi. Namun, dengan syarat yang sesuai.

Wakil Gubernur Sandiaga Uno sebelumnya berharap warga Bidaracina bisa melepas tanah mereka untuk proyek sodetan Ciliwung. Sebab, program pengendalian banjir terbantu dengan proyek sodetan itu.

"Kami tidak pernah menolak, kami ikut pemerintah, asalkan pemerintah mau memberikan ganti, ada penggantian, kepada warga yang nantinya akan terkena proyek tersebut," ucap Ketua RT 018 RW 007 Bidara Cina Waryo (53), Jumat (9/2/2018).

Baca juga: Warga Bidaracina Minta Ganti Rugi, Sandiaga Jawab Begini...

Waryo mengaku sudah sering mendengar rencana sodetan Ciliwung di wilayahnya. Bahkan, beberapa pihak pernah melakukan pengukuran tanah pada 2014.

Namun, mereka menolak direlokasi karena gubernur saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, memutuskan tidak memberi ganti rugi kepada warga setempat.

Kemudian, mereka menggugat Pemkot Jakarta Timur dan menang di pengadilan.

Baca juga: Sandiaga Minta Warga Bidaracina Tak Egois dan Mau Merelakan Tanahnya

Ketua RT 016 RW 007 Mulyadi mengatakan, bentuk ganti rugi bisa berupa pergantian sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan ataupun sesuai perkiraan harga tanah dan bangunan kawasan Bidaracina saat ini.

Mengenai status tanah mereka, Mulyadi mengatakan, banyak warga yang sudah memegang dokumen tanah dan bangunan mereka.

Namun, masih banyak pula warga yang memegang dokumen berupa akta jual beli (AJB) dengan notaris.

Baca juga: Kampanye di Bidaracina, Sylviana Jajal Asinan Betawi

"Kami berpegang pada awal janji pemerintah saat proyek ini dicanangkan. Ketika itu, Pak Jokowi yang menjadi gubernur bilang, pemerintah akan membayar semua yang menjadi milik warga, termasuk kandang, pohon, dan lainnya. Surat berbentuk apa pun akan dibayar NJOP juga," ujar Mulyadi.

Warga yang telah tinggal puluhan tahun di Bidaracina tersebut mengaku siap jika harus angkat kaki dari tempatnya saat ini.

Namun, tetap harus ada penggantian yang sepadan bagi mereka.

Baca juga: Ahok Nilai Pemprov Kalah dari Warga Bidaracina karena Ada Salah Ketik Luas Lahan

"Istilahnya, kami ini mending kebanjiran daripada rugi tidak diganti apa pun, tidak dibayar," katanya.

Sebelumnya, pengerjaan sodetan Ciliwung terhambat gugatan warga. Warga Bidaracina mengajukan gugatan dengan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT terkait penetapan lokasi sodetan Kali Ciliwung yang berubah dari ketentuan sebelumnya tanpa pemberitahuan kepada warga.

Dalam pembacaan putusan di PTUN Jakarta, Senin, 25 April 2016, majelis hakim memenangkan warga Bidaracina karena menganggap SK Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, terkait penetapan lokasi untuk pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Timur telah melanggar asas pemerintahan.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Megapolitan
Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Megapolitan
Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Megapolitan
BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

Megapolitan
Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Megapolitan
Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Megapolitan
Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Megapolitan
Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Megapolitan
Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Megapolitan
Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Megapolitan
Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Megapolitan
Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Megapolitan
Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X