Sandi Belajar dari Mantan Wali Kota Paris untuk Stop Swastanisasi Air

Kompas.com - 09/02/2018, 22:29 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat coffee morning bersama Kadin DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/2/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat coffee morning bersama Kadin DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghentikan swastanisasi air sesuai putusan Mahkamah Agung (MA). Namun, penghentian swastanisasi air dan pengelolaannya kembali diambil alih Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) membutuhkan waktu.

Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/2/2018), menjelaskan, swastanisasi air di Jakarta sama seperti yang pernah dilakukan pemerintah Perancis di Paris. Namun, pada 2009, pemerintah Perancis memutuskan untuk mengelola air sendiri di Paris.

Karena itu, Sandiaga pun belajar dari mantan Wali Kota Paris Anne Le Strat untuk mengembalikan kebijakan pengelolaan air dari swasta ke pemerintah. Hari ini, Anne datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk membicarakan hal tersebut.

"Perancis sendiri di tahun 2009 ke atas melakukan remunisipalisasi. Itu adalah reformasi di bidang tata air di mana pemerintah mengambil kembali. Seperti kita ketahui, keputusan dari MA mendalilkan bahwa kami harus mengelola air minum di DKI Jakarta dan harus melakukan restrukturisasi," kata  Sandiaga.

Baca juga : DKI Tunggu Arahan Pemerintah Pusat soal Stop Swastanisasi Air

Ia menyebut ada beberapa hal yang dia pelajari dari Anne soal pengelolaan air di Paris. Salah satunya yakni soal peningkatan akses air minum dan air bersih untuk semua warga Paris, serta menurunkan biaya air minum, khususnya bagi warga kelas menengah ke bawah.

Sandiaga menjelaskan, PAM Jaya saat ini tengah membahas restrukturisasi pengelolaan air di Jakarta. PAM Jaya telah terikat kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) untuk mengelola air di Ibu Kota.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"PAM Jaya terikat kontrak, tapi ada juga keputusan MA. Ini yang harus ada sebuah mekanisme untuk mengikuti keputusan MA dan memastikan bahwa akses air minum bisa dilakukan segera oleh PAM Jaya dan kami juga ingin agar kami tidak menanggung biaya yang membludak karena pembatalan kontrak," kata dia.

Sandiaga meminta PAM Jaya melaporkan hasil pembahasan restrukturisasi pengelolaan air itu pada Maret 2018.

Pada 10 April 2017, MA memutuskan kebijakan swastanisasi air di Jakarta harus dihentikan. MA menilai swastanisasi air itu telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta.

Swastanisasi air juga membuat PAM Jaya kehilangan pengelolaan air minum karena dialihkan kepada swasta. MA memerintahkan Pemprov DKI Jakarta memutuskan hubungan kontrak dengan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bogor Siapkan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Tiap Kelurahan

Pemkot Bogor Siapkan Tempat Isolasi Pasien Covid-19 di Tiap Kelurahan

Megapolitan
Persoalan RSUD Bekasi, Nyaris Gulung Tikar hingga Terpaksa Rawat Pasien di Tikar dan Pikap

Persoalan RSUD Bekasi, Nyaris Gulung Tikar hingga Terpaksa Rawat Pasien di Tikar dan Pikap

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: 761 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel, RS Rujukan Hampir Penuh

UPDATE 25 Juni: 761 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel, RS Rujukan Hampir Penuh

Megapolitan
Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

Megapolitan
Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Megapolitan
Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Megapolitan
Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Megapolitan
Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Megapolitan
Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X