Warga Bidaracina Masih Pegang Janji Jokowi soal Ganti Rugi Lahan

Kompas.com - 10/02/2018, 06:43 WIB
Warga Bidara Cina, Jakarta Timur mulai mengungsi akibat luapan Ciliwung, Senin (5/1/2018). KOMPAS.com/ Stanly RavelWarga Bidara Cina, Jakarta Timur mulai mengungsi akibat luapan Ciliwung, Senin (5/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penertiban warga Bidaracina, Jakarta Timur, kembali muncul ke permukaan seiring dengan niat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek sodetan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di sana.

Warga Bidaracina sudah bertahun-tahun dihantui rencana penertiban itu. Beberapa orang  mengatakan sudah mau direlokasi.

Namun, ada satu hal yang menjadi pegangan warga untuk tawar-menawar dengan Pemprov DKI. Mereka minta lahan yang digusur untuk diganti rugi. Syarat ini merupakan pegangan mereka, diilhami janji Joko Widodo ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Kebanyakan warga pegang ucapan Pak Jokowi yang waktu itu sempat bilang harus ada pergantian, sekecil apa pun dihargai," kata Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Bidara Cina Didi Hudin, Kamis (8/2/2018).

Menurut Didi, warga tidak mau jika hanya dipindahkan ke rusun.

Warga lainnya, Rusdi, mengatakan dia bersedia direlokasi selama ada ganti rugi yang sesuai.

"Bila memang harganya bagus, yah kami ikut saja karena biar bagaimanapun kami sudah lama di sini," ujar Rusdi.

Baca juga : Bagaimana Rencana Penertiban di Bidara Cina?

Ketua RT 016, RW 007 Mulyadi mengatakan, ganti rugi bisa disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan. Hal itu bisa juga disesuaikan dengan perkiraan harga tanah dan bangunan di kawasan Bidaracina saat ini. Mulyadi juga masih menunggu janji Jokowi.

"Kami berpegang pada awal janji pemerintah saat proyek ini dicanangkan. Ketika itu, Pak Jokowi yang menjadi gubernur bilang, pemerintah akan membayar semua yang menjadi milik warga, termasuk kandang, pohon, dan lainnya. Surat berbentuk apa pun akan dibayar NJOP juga," ujar Mulyadi.

Tidak hanya warga Bidaracina yang pernah mendapat janji itu. Dua tahun lalu saat ada penertiban Kampung Pulo, warga setempat juga mengatakan hal yang sama. Mereka menyampaikan perkataan Jokowi yang janji akan mengganti lahan mereka.

Pada masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, uang kerohiman pun tidak pernah dikeluarkan. Soalnya, warga mereka menempati lahan milik pemerintah. Namun ber-KTP DKI diarahkan untuk pindah ke rumah susun atau rusun dengan sistem sewa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Polres Jakbar Amankan 254 Kilogram Ganja di Sumatera Utara

Megapolitan
Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Detik-detik Aksi Penodongan di Warteg, Pelaku Awalnya Memesan Makanan

Megapolitan
KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

KA Tawang Jaya Anjlok, Sejumlah Perjalanan KRL Terganggu

Megapolitan
Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Kereta Api Tawang Jaya Anjlok di Perlintasan Pasar Senen

Megapolitan
Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Korban Meninggal akibat Kecelakaan Bus Pariwiasata di Subang Bertambah Satu

Megapolitan
Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Megapolitan
Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Kejar Tersangka hingga ke Sumatera, Polres Jakbar Ungkap Peredaran Ganja Lintas Provinsi

Megapolitan
Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Diduga Peras PNS, Oknum Wartawan di Bogor Ditangkap Polisi

Megapolitan
Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Modus Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal, Bagikan Karcis dengan Nama Polisi Fiktif

Megapolitan
Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Mulai Februari, Tilang Elektronik Berlaku untuk Pengendara Sepeda Motor di Jakarta

Megapolitan
Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Pemalak Sopir Truk di Kapuk Kamal Ditangkap Setelah Video Pemalakan Viral

Megapolitan
Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Warga Was-was dengan Keberadaan Sarang Tawon Vespa di Bintaro

Megapolitan
Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Dugaan Penyiksaan Lutfi, IPW Sebut Oknum Polisi Lakukan Cara Nazi

Megapolitan
PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

PKS DKI Sebut Nama Baru Cawagub Tak Perlu Lewati Fit And Proper Test

Megapolitan
Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Polisi Tembak Polisi di Depok Dituntut Hukuman 13 Tahun Penjara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X