Warga Bidaracina Masih Pegang Janji Jokowi soal Ganti Rugi Lahan

Kompas.com - 10/02/2018, 06:43 WIB
Warga Bidara Cina, Jakarta Timur mulai mengungsi akibat luapan Ciliwung, Senin (5/1/2018). KOMPAS.com/ Stanly RavelWarga Bidara Cina, Jakarta Timur mulai mengungsi akibat luapan Ciliwung, Senin (5/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penertiban warga Bidaracina, Jakarta Timur, kembali muncul ke permukaan seiring dengan niat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek sodetan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di sana.

Warga Bidaracina sudah bertahun-tahun dihantui rencana penertiban itu. Beberapa orang  mengatakan sudah mau direlokasi.

Namun, ada satu hal yang menjadi pegangan warga untuk tawar-menawar dengan Pemprov DKI. Mereka minta lahan yang digusur untuk diganti rugi. Syarat ini merupakan pegangan mereka, diilhami janji Joko Widodo ketika masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

"Kebanyakan warga pegang ucapan Pak Jokowi yang waktu itu sempat bilang harus ada pergantian, sekecil apa pun dihargai," kata Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Bidara Cina Didi Hudin, Kamis (8/2/2018).


Menurut Didi, warga tidak mau jika hanya dipindahkan ke rusun.

Warga lainnya, Rusdi, mengatakan dia bersedia direlokasi selama ada ganti rugi yang sesuai.

"Bila memang harganya bagus, yah kami ikut saja karena biar bagaimanapun kami sudah lama di sini," ujar Rusdi.

Baca juga : Bagaimana Rencana Penertiban di Bidara Cina?

Ketua RT 016, RW 007 Mulyadi mengatakan, ganti rugi bisa disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan. Hal itu bisa juga disesuaikan dengan perkiraan harga tanah dan bangunan di kawasan Bidaracina saat ini. Mulyadi juga masih menunggu janji Jokowi.

"Kami berpegang pada awal janji pemerintah saat proyek ini dicanangkan. Ketika itu, Pak Jokowi yang menjadi gubernur bilang, pemerintah akan membayar semua yang menjadi milik warga, termasuk kandang, pohon, dan lainnya. Surat berbentuk apa pun akan dibayar NJOP juga," ujar Mulyadi.

Tidak hanya warga Bidaracina yang pernah mendapat janji itu. Dua tahun lalu saat ada penertiban Kampung Pulo, warga setempat juga mengatakan hal yang sama. Mereka menyampaikan perkataan Jokowi yang janji akan mengganti lahan mereka.

Pada masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, uang kerohiman pun tidak pernah dikeluarkan. Soalnya, warga mereka menempati lahan milik pemerintah. Namun ber-KTP DKI diarahkan untuk pindah ke rumah susun atau rusun dengan sistem sewa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X