Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang PK Digelar Tanpa Kehadiran Ahok

Kompas.com - 26/02/2018, 11:37 WIB
David Oliver Purba,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim persidangan Peninjauan Kembali (PK) vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Mulyadi, membuka persidangan PK Ahok pada pukul 09.30 WIB di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (26/2/2018). Ahok mengajukan PK atas vonis dua tahun penjara terhadap dirinya dalam perkara penodaan agama.

Tiga kuasa hukum Ahok, yaitu Fifi Lety Indra, Josefina Agatha Syukur, dan Daniel hadir saat sidang dimulai.

Dalam persidangan tersebut empat jaksa penuntut umum juga hadir, yaitu Sapta Subrota, Lila Agustina, Ardito Muwardi, dan Fedrik Adhar.

Mulyadi menjelaskan, Ahok tidak wajib hadir dalam persidangan. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Pleno Pidana MA. Dalam Pasal 3 tertulis, pemohon diperbolehkan diwakili oleh kuasa hukum.

Mulyadi kemudian meminta kuasa hukum Ahok untuk menyerahkan memori PK. Ada 156 lembar memori PK yang diserahkan Fifi yang merupakan adik kandung Ahok.

Baca juga : 156 Lembar Memori PK Akan Dibacakan Kuasa Hukum Ahok

JPU yang diwakili Lila memberikan pendapat JPU terkait pengajuan PK tersebut. Dalam persidangan tersebut disepakati memori PK dan pendapat JPU tidak dibacakan.

JPU dalam persidangan itu menyatakan tidak ada bukti baru. Itu berarti tidak akan ada persidangan lanjutan. Hakim hanya perlu memeriksa kedua dokumen tersebut untuk nantinya dikirimkam ke MA.

Mulyadi mengatakan, yang berhak memutuskan PK diterima atau ditolak adalah MA.

"Majelis di sini tidak berkewenangan mengabulkan PK Ahok. Kewenangan mengabulkan ada di tangan MA. Kami di sini hanya memeriksa, memenuhi syarat formalitas saja," kata Mulyadi.

Ahok mengajukan PK pada 2 Februari 2018. Dalam memori banding yang diajukan, Ahok membandingkan putusan vonis penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, dengan vonis yang diberikan kepadanya.

Majelis hakim di PN Bandung menilai Buni Yani secara sah dan terbukti melakukan pemotongan video Ahok di Kepulauan Seribu. Akibat video itu, Ahok melalui proses persidangan dan dinyatakan bersalah. Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim. Sementara Buni Yani divonis 1,5 tahun karena dianggap melanggar UU ITE.

Ahok dalam memori PK itu juga menyebutkan, majelis hakim di PN Jakarta Utara yang mengadili perkaranya khilaf atau keliru dalam membuat putusan.

Baca juga : Mengapa Ahok Ajukan PK atas Vonisnya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Keluarga Ini Liburan Saat Puncak Arus Balik: Supaya Enggak Bentrok Sama yang Mudik

Megapolitan
Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Cerita Mereka yang Mudik ke Jakarta dan Kembali Merantau ke Luar Ibu Kota

Megapolitan
Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Enaknya jadi Alpin Sekeluarga, Mudik ke Kebumen dan Balik ke Jakarta Tak Keluar Uang Sepeser pun

Megapolitan
Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Biaya Ramah di Kantong jadi Alasan Wisatawan Pilih Pulau Pari Sebagai Destinasi Libur Lebaran 2024

Megapolitan
Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Keamanan Angkutan Wisatawan ke Kepulauan Seribu Diperketat Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Mudik Lebaran yang Terasa Singkat, Besok Harus Bekerja Lagi...

Megapolitan
Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Kemenhub Jamin Wisatawan di Kepulauan Seribu Tak Kena Pungli Lagi

Megapolitan
Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Pertama Kalinya Mey Menginjakkan Kaki di Jakarta: Saya Mau Cari Uang

Megapolitan
Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Tarif Kapal ke Kepulauan Seribu Dipastikan Tak Naik Meski Libur Lebaran

Megapolitan
Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Rekayasa Lalin Saat Arus Mudik Bikin Keberangkatan Bus di Terminal Kampung Rambutan Terlambat

Megapolitan
Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Dishub DKI Jakarta Kempiskan Puluhan Ban Kendaraan yang Parkir Liar di Monas

Megapolitan
Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Arus Balik Wisatawan di Pulau Pari Diprediksi Terjadi Sampai Esok Hari

Megapolitan
Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Tetap Olahraga Meski Tak Ada CFD, Warga: Sudah Sebulan Libur Olahraga karena Puasa

Megapolitan
Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Ancol Tambah Personel 'Lifeguard' dan Pengeras Suara Antisipasi Anak Terpisah dari Orangtua

Megapolitan
Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Kronologi Warga Makasar Diserang Gerombolan Pemuda Pakai Celurit Hingga Kabur Lewat Kali

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com