Target OK Otrip bagi Sopir Angkot di Tanah Abang Diturunkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian terkait protes para sopir angkot di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang merugi setelah Jalan Jatibaru ditutup.

Dari hasil kajian sementara, kata dia, sejumlah persyaratan program OK Otrip untuk sopir angkot Tanah Abang akhirnya diturunkan, seperti jumlah kilometer per hari.

"Kami sudah lakukan survei dan memang OK Otrip di dalam kota dan luar kota tidak sama karena permasalahannya beda. Kami lakukan survei, range-nya itu berada di lebih kurang sekitar 175 kilometer per hari. Kalau yang di luar 195 karena lebih lancar, jalanan lebih lengang," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/2/2018).

Ia mengatakan, penyesuaian jumlah kilometer itu dilakukan setelah pihaknya melakukan survei operasi angkot secara normal.

Selain soal jumlah kilometer, Andri juga menyebut agar para sopir tak usah khawatir slot program OK Otrip yang kurang dari jumlah armada. Sebab, menurut dia, sisa armada yang tak kebagian OK Otrip bisa dialihkan.

Baca juga: Sandiaga Ingin Ada Formula OK Otrip Khusus untuk Tanah Abang

"Langkah awal hasil kemarin rapat dengan para sopir kami mau tau, nih, kami akan data dari 200 sekian (sopir), yang kami butuhkan 92, akhirnya yang akan kami bahas terkait kelebihannya ada 116," ujar Andri.

Kepada yang tidak masuk OK Otrip, Andri mengatakan, mobil dan sopirnya akan dicek surat-surat, kelengkapan, dan usia mobilnya. Jika masih layak, akan dibentuk tim untuk menyalurkan ke trayek lain.

"Seandainya enggak ada armadanya masa kami pikirin? Kalau enggak ada suratnya? Inilah yang saya kasih waktu, saya bilang saya minta data dari pemilik angkot biar yang punya kasih ke saya. Dia minta waktu satu minggu," ujar Andri.

Andri juga meminta agar para sopir tak usah khawatir soal syarat KTP DKI. Menurut dia, persyaratan KTP tak begitu penting bagi Pemprov DKI Jakarta. Peserta OK Otrip nanti akan diajukan oleh pemilik mobil atau operator tempat angkot bernanung.

"Yang enggak boleh itu tiba-tiba orang lain bukan sopir, bukan penduduk DKI masuk. Yang penduduk DKI tiba-tiba masuk saja enggak boleh. Yang diutamakan sopir eksisting," ujar Andri.

Soal tarif per kilometer yang belum disepakati, Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan hal tengah dikaji Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Nanti ditentukan LKPP," ujar Budi.

Pekan depan, kemungkinan sudah keluar skema OK Otrip baru bagi sopir angkot Tanah Abang.

Sebelumnya, puluhan sopir angkot berunjuk rasa di Balai Kota dan DPRD DKI, bahkan mogok operasi. Sopir angkot itu mengeluh pendapatan mereka menurun setelah Jalan Jatibaru ditutup untuk memfasilitasi pedagang kaki lima dan transjakarta dioperasikan di daerah itu.