Kompas.com - 02/03/2018, 06:31 WIB
Pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berjualan di atas saluran air dan trotoar, Selasa (27/2/2018). Mereka sempat memasang spanduk bertulisan OK OCE. KOMPAS.com/NURSITA SARIPedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berjualan di atas saluran air dan trotoar, Selasa (27/2/2018). Mereka sempat memasang spanduk bertulisan OK OCE.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bermula ketika puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sunan Ampel dan Jalan Aditiawarman I memasang spanduk OK OCE di lapak dagangan mereka. Mereka berjualan di trotoar jalan tersebut. Spanduk itu memberi kesan, mereka merupakan binaan program OK OCE.

Selasa (27/2/2018) lalu, spanduk itu dicopot. Soalnya, mereka memang bukan bagian dari program OK OCE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kabar mengenai hal ini sampai ke telinga Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandiaga memastikan bahwa mereka bukan binaan program OK OCE.

"Menurut saya itu kita perlu lihat karena OK OCE tidak pernah punya program di daerah Melawai," kata Sandiaga di Pulau Pramuka, Selasa itu.

Baca juga : Sandiaga: PKL Melawai Hadir karena Dibutuhkan Masyarakat

Meski demikian, Sandiaga tidak marah. Ia memahami mereka adalah pedagang yang belum terangkul program OK OCE. Ia menyuruh stafnya ke sana dan berbincang dengan para PKL Melawai.

Dia mendapatkan laporan, PKL itu ternyata dibutuhkan masyarakat sekitar. Di dekat lokasi PKL ada kantor PLN dengan banyak karyawan. Para karyawan biasa membeli sarapan dan makan siang di jalan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Warga di sana itu mendukung adanya kegiatan itu, karena PLN dan beberapa tempat perkantoran di sana, termasuk teman-teman saya di sana tidak menyediakan lahan untuk makan siang dan untuk berkegiatan usaha," kata Sandiaga di Balai Kota.

Menurut dia, keberadaan PKL di lokasi itu merupakan simbiosis mutualisme dengan para pekerja kantoran. Para pekerja kantoran mengaku kesulitan mencari tempat makan di lokasi tersebut.

Atas dasar itu, Sandiaga ingin menggunakan diskresinya agar PKL bisa berdagang di sana.

"Ada diskresi yang harus kami buat karena ini ada 75 lapangan kerja, (jika) dikali dua, paling tidak ada 150 lapangan kerja yang kami ingin selamatkan di sini," kata Sandiaga.

Diskresi itu membuat PKL mendapat perlakuan istimewa. Dengan diskresi itu, mereka tetap bisa lanjut berjualan di atas trotoar.

Diajak gabung OK OCE

Sandiaga juga mau mengajak PKL Melawai bergabung dengan program OK OCE. Dia mengatakan, ada 75 PKL yang berjualan di lokasi itu.

"Hari ini kami bisa data, mudah-mudahan mereka bisa bergabung OK OCE, sehingga betul-betul bukan bergabung OK OCE KW 2, tetapi bergabung dengan OK OCE yang asli," ujar dia.

Tidak hanya itu, lokasi tempat PKL Melawai berjualan juga diusulkan menjadi lokasi binaan Dinas KUMKM. Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Selatan Shitta Damayanti mengatakan, Sudin KUMKMP Jakarta Selatan akan membahas usulan tersebut di tingkat Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama tim dari Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Sumber Daya Air, dan lainnya.

Tim tersebut akan memverifikasi kelaikan lokasi binaan UMKM sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

"Bina Marga lihat trotoarnya udah standar belum, apakah pejalan kaki bisa tetap lewat. Kemudian dilihat juga traffic di situ, pasti kan membutuhkan parkir juga di situ, apakah nanti bikin macet," kata Shitta.

Jika memenuhi kriteria, lanjut Shitta, Sudin KUMKMP Jakarta Selatan kemungkinan akan mencari bantuan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) untuk menata kawasan tersebut.

Trotoar untuk pejalan kaki

Namun, berjualan di trotoar pada dasarnya melanggar peraturan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, PKL di mana pun tidak boleh berjualan di trotoar.

"Kalau (berjualan) di trotoar itu dilarang, trotoar ya untuk pejalan kaki," ujar Yani.

Khusus PKL Melawai, akan ada diskresi yang dikeluarkan Sandiaga. Yani mengatakan hal itu kini menjadi urusan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) DKI Jakarta.

Dinas KUMKM harus melakukan pembinaan terhadap PKL tersebut. Kemudian, Dinas KUMKM akan mengeluarkan surat keputusan terkait PKL Melawai. Keputusannya disesuaikan dengan instruksi dari Sandiaga sebagai pimpinan.

Baca juga : Sandiaga Pakai Hak Diskresi agar PKL Bisa Berjualan di Trotoar Melawai

Surat keputusan dari Dinas KUMKM itu akan menjadi acuan Satpol PP dalam melakukan tindakan. Surat tersebut juga merupakan tanda bahwa PKL itu sudah mendapat pembinaan dari Pemprov DKI.

"Jadi harus tanya ke Dinas KUMKM dulu, PKL Melawai ini bagaimana. Dinas KUMKM harus menindaklanjuti apa yang dikatakan pemimpin kita dengan cara pemberdayaan (pedagang)," ujar Yani.

Tanpa ada rekomendasi dari Dinas KUMKM, Yani mengatakan anggotanya akan mengikuti aturan seperti biasa. Mereka akan tetap dianggap PKL liar karena berjualan di trotoar.

"Sepanjang belum ada landasannya ya saya anggap liar," kata Yani.

Baca juga : Sandiaga Ditantang Gunakan Diskresi PKL Boleh Jualan di Trotoar Istana



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Megapolitan
PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Megapolitan
Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Megapolitan
Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Megapolitan
Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Megapolitan
Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Megapolitan
Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.