Pemprov DKI Stop Bangun RPTRA tetapi Swasta Tetap Boleh Lakukan

Kompas.com - 05/03/2018, 16:49 WIB
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIKepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rencananya dihentikan tahun 2019. Namun, perusahaan swasta yang masih mau membangun RPTRA, misalnya lewat program corporate social responsibility (CSR), tetap diperbolehkan.

"(Kalau pihak swasta mau bangun) monggo silahkan. Enggak masalah, dia mau bangun sebanyak-banyaknya terserah," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (5/3/2018).

Baca juga : Kadis Perumahan Sebut Jumlah RPTRA di Jakarta Sudah Lampaui Target

Namun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan swasta untuk membangun RPTRA. Agustino mengatakan status lahan yang digunakan harus jelas. RPTRA tidak boleh dibangun di atas lahan hijau. Sebab, Pemprov DKI Jakarta masih membutuhkan lahan hijau itu untuk memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH).

"Lahan hijau itu memang kita ini masih belum sampai 30 persen loh. Jadi masih kita butuhkan (untuk ditambah lagi)," ujar Agustino.

Sebelumnya, Agustino mengatakan tahun ini menjadi tahun terakhir pembangunan RPTRA. Alasannya karena Pemprov DKI kesulitan mencari lahan aset pemda yang bisa digunakan untuk membangun RPTRA.

Agustino tidak mau melakukan pembebasan lahan untuk RPTRA karena membutuhkan waktu lebih lama dan anggaran lebih besar.

Selain itu, jumlah RPTRA di Jakarta juga dinilai sudah melampaui target. Pemprov DKI Jakarta awalnya menargetkan RPTRA ada di 267 kelurahan. Saat ini, sudah ada 290 RPTRA di Jakarta. Meski jumlahnya sudah terlampaui, Agustino mengatakan masih ada beberapa kelurahan yang belum punya RPTRA karena masalah lahan.

Namun dia tetap menilai 290 RPTRA jumlah yang ideal untuk mewakili seluruh kelurahan di Jakarta.

Baca juga : Pembangunan RPTRA Akan Dihentikan, Sandiaga Ingin Dilanjutkan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Megapolitan
Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Megapolitan
Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Megapolitan
BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

Megapolitan
Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Megapolitan
Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Megapolitan
Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Megapolitan
Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Megapolitan
Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Megapolitan
Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: 'Pemaksaan' Tanpa Solusi

Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: "Pemaksaan" Tanpa Solusi

Megapolitan
Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Megapolitan
Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Megapolitan
Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Megapolitan
Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X