Komisi D DPRD DKI Minta Pembangunan RPTRA Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melanjutkan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Menurut Pandapotan, banyak warga, termasuk warga di daerah pemilihannya di Jakarta Pusat meminta RPTRA ditambah.

"Permintaan RPTRA seperti Rawasari (Jakarta Pusat) banyak yang minta. Idealnya satu RW satu, supaya tempat bermain ini ada, kita kan kewalahan nggak ada tempat bermain, nggak mungkin di tingkat kelurahan atau kecamatan," kata Pandapotan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3/2018).

Ia mengemukakan, jika Pemprov DKI menghapus anggaran RPTRA, bukan berati pengadaannya ditiadakan. Pada awalnya, kata dia, pembangunan RPTRA tidak melalui APBD melainkan corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta.

Baca juga : Keterbatasan Lahan Jadi Alasan Pemprov DKI Berhenti Bangun RPTRA 2019

"Kalau CSR kan bisa, perawatannya setelah barang jadi. Nanti bisa dianggarin perawatannya," kata Pandapotan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta tidak melanjutkan program pembangunan RPTRA pada 2019. Untuk 2018, ada 47 RPTRA yang akan dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan beralasan jumlah RPTRA yang ada sudah banyak. Ia menyebut saat ini ada 290, dan sudah melebihi jumlah kelurahan di DKI Jakarta yang jumlahnya 267.

Baca juga : Pemprov DKI Stop Bangun RPTRA tetapi Swasta Tetap Boleh Lakukan