Di Balik Keputusan DKI Menghentikan Pembangunan RPTRA...

Kompas.com - 06/03/2018, 08:34 WIB

Akhdi Martin Pratama,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Akhdi Martin Pratama

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Kondisi RPTRA Jakpro Asri, Pluit, beberapa bulan setelah diresmikan, Kamis (16/11/2017). RPTRA ini digunakan warga sekitar Pluit untuk mengenalkan anak-anak pada kegiatan luar ruang.(Kompas.com/Setyo Adi)

Wali Kota Rotterdam, Belanda, Ahmed Aboutaleb, menjajal wahana permainan anak jungkat-jungkit di RPTRA Kalijodo, Senin (12/6/2017).

TPTRA Akasia yang dibangun oleh Tanoto Foundation, diresmikan Jumat (21/10/2016).

Sejumlah bocah bermain di ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Tanah Abang 3, Jakarta Pusat, Selasa (25/72017). Jakarta menjadi salah satu kota yang memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan sejumlah RPTRA turut berkontribusi bagi predikat Jakarta sebagai KLA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana tidak akan membangun ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) pada 2019. Alasannya, karena Pemprov DKI kesulitan mencari lahan aset pemda yang bisa digunakan membangun RPTRA.

Di sisi lain, Pemprov DKI tidak mau melakukan pembebasan lahan untuk RPTRA karena membutuhkan waktu lama dan anggaran lebih besar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, jumlah RPTRA di Jakarta dinilai sudah melampaui target.

Pemprov DKI awalnya menargetkan RPTRA ada di 267 kelurahan. Saat ini, sudah ada 290 RPTRA di Jakarta.

Ia menambahkan, ada hal yang lebih penting untuk dibangun dibandingkan RPTRA, yaitu ruang terbuka hijau (RTH).

"Sekarang cari lahan susah, kan, kami enggak mungkin bebasin lahan (untuk RPTRA), lama. Skalanya juga luar biasa, anggaran besar untuk RPTRA," kata Agustino di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).

KOMPAS.com/NURSITA SARI Wali Kota Rotterdam, Belanda, Ahmed Aboutaleb, menjajal wahana permainan anak jungkat-jungkit di RPTRA Kalijodo, Senin (12/6/2017).

"Kalau kami pikir, kenapa enggak bebasin tanah untuk kejar rasio RTH? Itu lebih penting," tambahnya.

Ia menambahkan, RPTRA tidak bisa disamakan dengan RTH.

Di RTH, hanya 10 persen lahan yang boleh didirikan bangunan. Biasanya untuk jogging track saja.

Karena alasan itu, pembangunan RTH akan diprioritaskan pada 2019.

"Lebih baik mana? Membangun yang rasionya belum tercapai atau membangun yang rasionya sudah tercapai?" tanya Agustino.

Sandiaga ingin RPTRA dilanjutkan

Kompas.com/Akhdi Martin Pratama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Berbeda dengan Agustino, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, seharusnya program RPTRA tetap dilanjutkan. Sebab, program ini sangat dibutuhkan masyarakat Jakarta.

"Mestinya (pembangunan RPTRA) diteruskan ya, kalau diperlukan warga. Kami lihat bagaimana RPTRA, nanti saya lihat, saya cek teknisnya," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin.

Sandiaga mengatakan, program pembangunan ruang terbuka untuk anak-anak dan perempuan tetap menjadi prioritas Pemprov DKI.