Bagaimana Cara Swasta Bisa Bangun Rumah DP 0 Rupiah? - Kompas.com

Bagaimana Cara Swasta Bisa Bangun Rumah DP 0 Rupiah?

Kompas.com - 14/03/2018, 16:22 WIB
Penampakan rumah contoh DP 0 Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (9/3/2018).KOMPAS.COM/Ardito Ramadhan D Penampakan rumah contoh DP 0 Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (9/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan kepada perusahaan swasta untuk membangun rumah DP 0 rupiah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno senang karena sudah ada 20 pengembang yang menandatangani deklarasi untuk mendukung program Pemprov DKI itu.

"Salah satunya PT Nusa Kirana yang hits mengeluarkan rumah tapak di Rorotan itu," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/3/2018).

Namun, harga rumah yang dijual PT Nusa Kirana mencapai Rp 320 juta. Ini berbeda dengan ketentuan dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memiliki ketentuan rumah tapak seharga Rp 140 juta.


Baca juga : Rumah DP 0 di Rorotan Ternyata Bukan Program Pemprov DKI

"Maka kita sepakat rumah DP Rp 0 di Rorotan belum bisa masuk ke program kita," ujar Sandiaga.

Lalu, bagaimana agar perusahaan swasta bisa bekerja sama dengan Pemprov dalam program DP Rp 0?

Sandiaga mengatakan, hal ini bisa diproses jika Pemprov DKI selesai membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pihak swasta bisa mengajukan rusun yang mereka bangun ke BLUD itu.

"Nanti BLUD yang akan periksa dokumen apakah sesuai dengan persyaratan," kata Sandiaga.

Baca juga : DKI Tak Akan Bangun Rumah Tapak untuk Program DP 0 Rupiah, Alasannya...

Kemudian, BLUD akan mengirim dokumennya kepada bank yang menjadi mitra untuk dilakukan verifikasi keuangan. Tahapan ini untuk memastikan harga jual dan cicilan rusun yang dibangun swasta sesuai dengan skema FLPP.

"Tugas awal BLUD untuk menerima data antrean dan menjadi bagian terdepan DKI dalam kerja sama dengan bank penyalur," kata Sandi.

Adanya BLUD menjadi hal penting dalam penjualan rumah DP Rp 0 ini. Sandiaga mengatakan, pergub mengenai BLUD itu akan selesai pada April 2018.

Baca juga : Sandiaga Sebut Program Rumah DP 0 Rupiah Solusi Konkret Dua Masalah Sekaligus

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan juga menjelaskan beberapa fungsi BLUD ini. Pertama untuk mengelola pembiayaan DP 0 rupiah.

"Kedua untuk pengendalian penjualan rumah murah. Supply dan demand harus dijaga agar sesuai sasaran," kata dia.



Close Ads X