Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI

Kompas.com - 15/03/2018, 13:28 WIB
Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jessi Carina Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengeluhkan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang lamban mencairkan dana pembelian ayam untuk program subsidi pangan.

"Kerja sama dengan SKPD, tuh, beda seperti (kinerja SKPD saat pemerintahan) gubernur yang lama," kata Marina ketika dihubungi, Kamis (15/3/2018).

Masalah Dharma Jaya bermula November 2017.

Baca juga: Dirut PD Dharma Jaya: Saya Tidak Pernah Menangis ke Pak Sandi, Saya Mengundurkan Diri!

Saat itu, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) ke Dharma Jaya.

Sandiaga saat itu berjanji akan memberikan public service obligation (PSO) Rp 41 miliar agar Dharma Jaya bisa tetap membeli daging dan ayam.

Menurut Marina, dua pekan sejak rapat itu, pihaknya sudah menyerahkan proposal ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Tangisan Dirut Dharma Jaya ke Sandiaga karena Sulitnya Subsidi Pangan

Namun, dana yang dijanjikan tidak juga cair.

Begitu pula dengan reimburse pembelian daging sejak Desember.

Tagihan reimburse ini, kata Marina, masih tertahan di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DKPKP) yang bertugas memverifikasi.

"Dinas KPKP administrasinya lama kemudian, kan, alasannya verifikasi," ujarnya. 

Baca juga: Sandiaga Sebut Dirut PD Dharma Jaya Temui Dirinya Sambil Nangis-nangis

Marina mempertanyakan mengapa DKPKP membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan untuk memverifikasi.

Marina mencatat, reimburse untuk bulan Desember Rp 13,2 miliar, Januari Rp 17 miliar, dan Februari Rp 14 miliar.

Marina mengaku kini ditagih supplier atas pembayaran-pembayaran itu.

Ia memberikan Pemprov DKI 15 hari membereskan masalah pencairan dana ini.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Polisi Usut Kasus Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Megapolitan
47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

Megapolitan
NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

Megapolitan
Mulai Dibuka, Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil di Jakarta Barat

Mulai Dibuka, Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil di Jakarta Barat

Megapolitan
Pria di Cengkareng Aniaya Mertua hingga Tewas karena Sakit Hati

Pria di Cengkareng Aniaya Mertua hingga Tewas karena Sakit Hati

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pasien Covid-19 yang Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Wagub DKI Minta Pasien Covid-19 yang Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Megapolitan
Ibu Hamil di Jakarta Utara Sudah Bisa Divaksinasi Covid-19, Ini Syaratnya

Ibu Hamil di Jakarta Utara Sudah Bisa Divaksinasi Covid-19, Ini Syaratnya

Megapolitan
Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain Akhirnya Boleh Ikut Vaksinasi Covid-19

Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain Akhirnya Boleh Ikut Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Jadi Tersangka Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Komisaris Utama PT ASA Diperiksa Hari Ini

Jadi Tersangka Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Komisaris Utama PT ASA Diperiksa Hari Ini

Megapolitan
Ketua DPC Partai Demokrat Tangsel Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Ketua DPC Partai Demokrat Tangsel Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Megapolitan
Mobilitas Warga Meningkat Saat PPKM Level 4 di Jakarta, Polisi Kembali Perketat Titik Penyekatan

Mobilitas Warga Meningkat Saat PPKM Level 4 di Jakarta, Polisi Kembali Perketat Titik Penyekatan

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap di Kota Bogor Terus Berlanjut

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap di Kota Bogor Terus Berlanjut

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kini Tersisa 2.197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet

UPDATE 4 Agustus: Kini Tersisa 2.197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet

Megapolitan
Mobilitas di Jakarta Kembali Meningkat, Polisi Duga Ada Kantor yang Tak Lagi Terapkan WFH

Mobilitas di Jakarta Kembali Meningkat, Polisi Duga Ada Kantor yang Tak Lagi Terapkan WFH

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X