Kadis KPKP Tuding Balik Dirut Dharma Jaya yang Tak Lengkapi Berkas

Kompas.com - 15/03/2018, 17:15 WIB
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni, Kamis (15/3/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni, Kamis (15/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni menyayangkan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati menyebut kinerjanya lamban.

Darjamuni menuding PD Dharma Jaya yang lamban melengkapi berkas administrasi untuk proses verifikasi reimburse pembelian daging.

"Kemarin ini belum klop sama kami, kami minta benahi, ini, ini, ini, (laporan penjualan pangan murah) dari Pasar Jaya belum masuk, dari RPTRA belum masuk. Saya enggak mungkin (proses)," kata Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Darjamuni mengatakan, untuk tagihan reimburse bulan Desember sebesar Rp 13,4 miliar yang disebut Marina, seharusnya dibayar pada Januari. Begitu pula tagihan bulan Januari sebesar Rp 17 miliar, dibayarkan pada bulan berikutnya.

Baca juga : Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI

Marina mengaku belum menerima reimburse dari Desember hingga Februari karena lambatnya proses verifikasi dari Dinas KPKP.

"Kenapa saya belum verifikasi? Mungkin ya yang belum karena datanya enggak lengkap. Kalau datanya lengkap, enggak mungkin," ujar Darjamuni.

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jessi Carina Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma
Menurut Darjamuni, ia sudah bertemu dengan Wakil Direktur PD Dharma Jaya meminta berkas-berkas pencairan dilengkapi. Ia menyesalkan Marina mengumbar ke media soal pencairan ini.

Baca juga : Awal Mula Dirut PD Dharma Jaya Ajukan Resign kepada Sandiaga

"Saya sudah minta ke Asisten Perekonomian jangan ngomong sebelah. Ngapain sih ngomong sama wartawan. Biar begitu selesaikan internal saja kan seharusnya," kata dia.

Darjamuni kini menyerahkan soal dana itu ke satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang berwenang yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Ia menjelaskan tugasnya hanya sebatas memberi rekomendasi dan verifikasi untuk pencairan.

Baca juga : Dana PSO Tak Cair, Dharma Jaya Kesulitan Beli Daging untuk Subsidi

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

Megapolitan
Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Megapolitan
Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

Megapolitan
Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Megapolitan
Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Megapolitan
5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Megapolitan
Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Megapolitan
Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X