Kadis KPKP Tuding Balik Dirut Dharma Jaya yang Tak Lengkapi Berkas

Kompas.com - 15/03/2018, 17:15 WIB
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni, Kamis (15/3/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni, Kamis (15/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni menyayangkan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati menyebut kinerjanya lamban.

Darjamuni menuding PD Dharma Jaya yang lamban melengkapi berkas administrasi untuk proses verifikasi reimburse pembelian daging.

"Kemarin ini belum klop sama kami, kami minta benahi, ini, ini, ini, (laporan penjualan pangan murah) dari Pasar Jaya belum masuk, dari RPTRA belum masuk. Saya enggak mungkin (proses)," kata Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Darjamuni mengatakan, untuk tagihan reimburse bulan Desember sebesar Rp 13,4 miliar yang disebut Marina, seharusnya dibayar pada Januari. Begitu pula tagihan bulan Januari sebesar Rp 17 miliar, dibayarkan pada bulan berikutnya.

Baca juga : Kesulitan Subsidi Daging, Dirut PD Dharma Jaya Keluhkan Lambatnya Kinerja SKPD DKI

Marina mengaku belum menerima reimburse dari Desember hingga Februari karena lambatnya proses verifikasi dari Dinas KPKP.

"Kenapa saya belum verifikasi? Mungkin ya yang belum karena datanya enggak lengkap. Kalau datanya lengkap, enggak mungkin," ujar Darjamuni.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jessi Carina Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma
Menurut Darjamuni, ia sudah bertemu dengan Wakil Direktur PD Dharma Jaya meminta berkas-berkas pencairan dilengkapi. Ia menyesalkan Marina mengumbar ke media soal pencairan ini.

Baca juga : Awal Mula Dirut PD Dharma Jaya Ajukan Resign kepada Sandiaga

"Saya sudah minta ke Asisten Perekonomian jangan ngomong sebelah. Ngapain sih ngomong sama wartawan. Biar begitu selesaikan internal saja kan seharusnya," kata dia.

Darjamuni kini menyerahkan soal dana itu ke satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang berwenang yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Ia menjelaskan tugasnya hanya sebatas memberi rekomendasi dan verifikasi untuk pencairan.

Baca juga : Dana PSO Tak Cair, Dharma Jaya Kesulitan Beli Daging untuk Subsidi

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.