Kompas.com - 15/03/2018, 19:05 WIB
Foto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP) Josephus PrimusFoto ilustrasi jalan berbayar elektronik (ERP)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali bersurat ke Pemprov DKI Jakarta terkait pengadaan teknologi electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

Kepala Bagian Humas KPPU Zulfirmansyah mengatakan dalam surat itu, pihaknya meminta Pemprov DKI merevisi Pergub soal ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan haruslah yang sudah teruji.

"Kata 'telah' juga kami sarankan untuk diganti menjadi 'dapat' karena dikhawatirkan membatasi. Akan menjadi barrier dan dugaan persekongkolan tender," kata Zulfirmansyah kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).

Pasal 15 Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik berbunyi, "Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik paling sedikit harus memenuhi kriteria telah digunakan dalam pengendalian lalu lintas melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik pada ruas jalan, koridor atau kawasan area perkotaan di dunia."

Persyaratan telah teruji di negara lain menurut Zulfirmansyah berpotensi memicu gugatan dari pihak yang kalah tender.

Baca juga : ERP, Digagas sejak Jokowi, Bisakah Terwujud oleh Anies-Sandiaga?

"KPPU menilai saran ini harus dipatuhi karena besar dugaan adanya persengkongkolan," ujar Zulfirmansyah.

Zulfirmansyah mengatakan sudah beberapa kali menyurati soal ini ke Pemprov DKI, terakhir pada 21 Februari 2018.

Wacana penerapan ERP di sejumlah jalan protokol di Jakarta telah digulirkan sejak enam tahun lalu. Namun pengadaannya terganjal pada proses lelang.

Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta juga menerima kritik dari KPPU. Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi. Revisi dilakukan karena ada kritik KPPU.

Pergub ERP sebelumnya dinilai bisa mempersempit persaingan usaha. Sebab penerapan sistem ERP yang diatur hanya menggunakan metode dedicated short range communication (DSRC). Ketua KPPU Syarkawi mengatakan, hal itu mempersempit peluang usaha karena vendor dengan teknologi lain tak bisa ikut lelang.

Baca juga : Penerapan ERP di Jakarta, Polisi Siapkan Tilang Lewat Kamera CCTV

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, RS Diminta Siapkan Tambahan Tempat Tidur Perawatan

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, RS Diminta Siapkan Tambahan Tempat Tidur Perawatan

Megapolitan
Anies: Jangan Pernah Matikan Kritik

Anies: Jangan Pernah Matikan Kritik

Megapolitan
Kejaksaan Periksa 5 Saksi Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta

Kejaksaan Periksa 5 Saksi Kasus Dugaan Pemerasan oleh Pegawai Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Empat Pelajar di Bekasi Tersengat Listrik Saat Perbaiki Kabel Jaringan WiFi

Empat Pelajar di Bekasi Tersengat Listrik Saat Perbaiki Kabel Jaringan WiFi

Megapolitan
Transjakarta Berikan Apresiasi ke Sopir Bus yang Berhasil Cegah Perempuan Bunuh Diri

Transjakarta Berikan Apresiasi ke Sopir Bus yang Berhasil Cegah Perempuan Bunuh Diri

Megapolitan
Penularan Covid-19 pada Anak Rendah Jadi Alasan Pemprov DKI Lanjutkan PTM 100 Persen

Penularan Covid-19 pada Anak Rendah Jadi Alasan Pemprov DKI Lanjutkan PTM 100 Persen

Megapolitan
Polisi Akan Selidiki Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Polisi Akan Selidiki Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Megapolitan
Sopir Transjakarta Selamatkan Warga yang Hendak Bunuh Diri di Jembatan Dua Jakarta Barat

Sopir Transjakarta Selamatkan Warga yang Hendak Bunuh Diri di Jembatan Dua Jakarta Barat

Megapolitan
Anies Baswedan Berharap Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Berskala Global

Anies Baswedan Berharap Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Berskala Global

Megapolitan
Banyak Pasien Covid-19 Tak Bergejala Berat, Wali Kota Tangerang: Vaksinasi Sangat Membantu

Banyak Pasien Covid-19 Tak Bergejala Berat, Wali Kota Tangerang: Vaksinasi Sangat Membantu

Megapolitan
Pesepeda Meninggal di Jalan Raya Pasar Minggu, Diduga Korban Tabrak Lari

Pesepeda Meninggal di Jalan Raya Pasar Minggu, Diduga Korban Tabrak Lari

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Daftar 21 Rumah Sakit Rujukan di Depok

Kasus Covid-19 Melonjak, Ini Daftar 21 Rumah Sakit Rujukan di Depok

Megapolitan
Ruko di Cengkareng Kebakaran, 70 Personel Berupaya Padamkan Api

Ruko di Cengkareng Kebakaran, 70 Personel Berupaya Padamkan Api

Megapolitan
Polisi Minta Pedagang Tak Takut Melaporkan Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Polisi Minta Pedagang Tak Takut Melaporkan Pungli di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang

Megapolitan
Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Pedagang di Kawasan Kuliner Pasar Lama Tangerang Kerap Ditarik Pungli oleh Preman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.