Keberatan KPPU terhadap Pergub ERP Sedang Dikaji Pemprov DKI

Kompas.com - 15/03/2018, 21:21 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno KOMPAS.com/Akhdi Martin PratamaWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya sedang mengkaji surat yang dilayangkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pemprov DKI soal pengadaan teknologi electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik.

KPPU meminta Pemprov DKI merevisi Pergub soal ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan haruslah yang sudah teruji.

“Sekarang lagi dikaji oleh Biro Hukum dan dari Dinas Perhubungan juga. Jadi semua masukan akan kami tentunya pelajari dan kaji, jangan sampai kami ada menabrak kaidah hukum,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Kamis (15/3/2018).

Ia menambahkan, dirinya tak ingin teledor dalam pengadaan alat ERP. Menurut dia, teknologi yang digunakan oleh pemenang tender harus pernah digunakan di kota besar negara lain.

Baca juga : KPPU Kembali Sarankan Pemprov DKI Longgarkan Syarat Lelang ERP

“Kalau teknologi sih sebetulnya jangan terlalu didramatisirlah, kami maunya teknologi yang sudah teruji, kalau belum teruji kami nggak mau. Kami mesti melihat teknologi yang sudah teruji di tempat lain, jangan teknologi baru yang dicoba-coba di sini,” kata Sandiaga.

Kepala Bagian Humas KPPU Zulfirmansyah mengatakan, pihaknya meminta Pemprov DKI merevisi Pergub soal ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan haruslah yang sudah teruji.

"Kata 'telah' juga kami sarankan untuk diganti menjadi 'dapat' karena dikhawatirkan membatasi. Akan menjadi barrier dan dugaan persekongkolan tender," kata Zulfirmansyah kepada wartawan, Kamis.

Pasal 15 Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik berbunyi, "Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik paling sedikit harus memenuhi kriteria telah digunakan dalam pengendalian lalu lintas melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik pada ruas jalan, koridor atau kawasan area perkotaan di dunia."

Persyaratan telah teruji di negara lain menurut Zulfirmansyah berpotensi memicu gugatan dari pihak yang kalah tender.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Diminta Gelar Street Race untuk Pebalap Mobil Liar

Polda Metro Jaya Diminta Gelar Street Race untuk Pebalap Mobil Liar

Megapolitan
Ayu Thalia Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik terhadap Nicholas Sean Purnama

Ayu Thalia Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik terhadap Nicholas Sean Purnama

Megapolitan
Anies Klaim Banjir di Jakarta Cepat Surut, Faktanya Banjir Meluas dan Ratusan Orang Mengungsi

Anies Klaim Banjir di Jakarta Cepat Surut, Faktanya Banjir Meluas dan Ratusan Orang Mengungsi

Megapolitan
Pemkot Jaksel Bantah Ada PNS yang Terlibat dalam Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Pemkot Jaksel Bantah Ada PNS yang Terlibat dalam Pembongkaran Trotoar di Cilandak

Megapolitan
Saksi dalam Sidang Munarman: Sebagian Orang yang Saya Transfer ke ISIS Itu Orang FPI

Saksi dalam Sidang Munarman: Sebagian Orang yang Saya Transfer ke ISIS Itu Orang FPI

Megapolitan
Pelaku Penusukan Anggota TNI AD Ditangkap di Tempat Kerja

Pelaku Penusukan Anggota TNI AD Ditangkap di Tempat Kerja

Megapolitan
Polda Metro Klaim Tak Ada Laporan Balap Liar Sejak Wacanakan Street Race

Polda Metro Klaim Tak Ada Laporan Balap Liar Sejak Wacanakan Street Race

Megapolitan
Terungkapnya Baiat ISIS yang Dihadiri Munarman di UIN Ciputat...

Terungkapnya Baiat ISIS yang Dihadiri Munarman di UIN Ciputat...

Megapolitan
Banjir di Jalan Prima Dalam Tegal Alur Tak Kunjung Surut, 85 Rumah Warga Terendam sejak Kemarin

Banjir di Jalan Prima Dalam Tegal Alur Tak Kunjung Surut, 85 Rumah Warga Terendam sejak Kemarin

Megapolitan
Sidak ke Zentrum, Bima Arya: Tak Ada Manfaatnya Tempat Ini!

Sidak ke Zentrum, Bima Arya: Tak Ada Manfaatnya Tempat Ini!

Megapolitan
Saksi Sebut Munarman Sempat Hendak Diusir dari Pembaiatan Anggota ISIS di UIN

Saksi Sebut Munarman Sempat Hendak Diusir dari Pembaiatan Anggota ISIS di UIN

Megapolitan
Sempat Melarikan Diri, Pelaku Utama Pengeroyokan Anggota TNI AD Ditangkap di Muara Baru

Sempat Melarikan Diri, Pelaku Utama Pengeroyokan Anggota TNI AD Ditangkap di Muara Baru

Megapolitan
Kadin DKI Jakarta Nilai Apindo Tak Perlu Gugat Anies soal Kenaikan UMP

Kadin DKI Jakarta Nilai Apindo Tak Perlu Gugat Anies soal Kenaikan UMP

Megapolitan
Tersangka Kasus Korupsi Damkar Depok Tak Kunjung Ditahan, Begini Perkembangan Kasusnya

Tersangka Kasus Korupsi Damkar Depok Tak Kunjung Ditahan, Begini Perkembangan Kasusnya

Megapolitan
Pemakaman di Cengkareng Langganan Banjir Selama 20 Tahun, Camat: Lokasi di Cekungan

Pemakaman di Cengkareng Langganan Banjir Selama 20 Tahun, Camat: Lokasi di Cekungan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.