Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Sandiaga, Masalah Subsidi Daging Hanya karena Salah Komunikasi...

Kompas.com - 16/03/2018, 12:08 WIB
Jessi Carina,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai belum cairnya public service obligation (PSO) atau subsidi daging untuk PD Dharma Jaya karena komunikasi yang kurang baik saja.

Sebab, ada perubahan peraturan gubernur yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pencairan PSO tahun ini dilakukan.

"Ini, kan, komunikasinya yang harus lebih (baik) nanti. Di Balai Kota, kan, pergubnya ganti, tentu administrasinya juga harus ganti," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2018). 

Baca juga: Anies: Kalau Dirut Dharma Jaya Mau, Mundur Saja, Enggak Usah Ancam-ancam

Revisi pergub dilakukan karena Pemprov DKI menambah susu dan ikan dalam daftar pangan yang disubsidi. 

Setelah revisi pergub selesai, PD Dharma Jaya baru bisa melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan.

Kemudian, barulah bisa mengajukan surat pengajuan pencairan PSO ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Baca juga: Masalah Pangan Murah yang Berujung Pengunduran Diri Dirut Dharma Jaya

Saat mengajukan, sempat terjadi kesalahan administrasi dalam surat pengajuan PD Dharma Jaya.

Surat akhirnya dikembalikan ke PD Dharma Jaya untuk diperbaiki.

Surat baru diterima kembali oleh BPKD pada 13 Februari.

Baca juga: Kepala BPKD: Subsidi Daging untuk PD Dharma Jaya Sudah Cair

Akhirnya, subsidi untuk PD Dharma Jaya baru bisa diproses. 

Sandiaga mengatakan, masalah ini bukan karena PD Dharma Jaya tidak mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI.

"Ini masalah komunikasi (saja). Kalau PMD dari pertama saya tanya sama Bu Marina, 'Bu Marina kalau ini saya cabut PMD-nya bermasalah enggak?'. Dijawab 'Enggak, Pak, tetapi saya perlu DP-nya',".

Baca juga: Tak Diberi Modal dan Subsidi Telat, Kekhawatiran Dharma Jaya yang Jadi Nyata...

"Oke DP-nya kami jalani (dengan PSO), ternyata administrasinya yang kemarin ada mispersepsi dan perubahan, jadi kami ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya. 

Kompas TV Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi dan menghapuskan dana penyertaan modal pemerintah pada sejumlah BUMD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com