JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah menunjuk Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
Dia adalah Amin Subekti, mantan Direktur PLN periode 2014-2017.
Kompas.com berkesempatan menemui Amin bersama anggota TGUPP lain, Totok Amin, di ruang kerja mereka, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (16/3/2018).
Amin menceritakan dirinya dipercaya menjadi Ketua TGUPP sejak akhir Januari 2018.
Baca juga: Belum Ada Surat Keputusan, Sekda DKI Tak Bisa Pastikan Waktu Pengukuhan TGUPP
"Saya dipilih karena apa, itu saya enggak tahu. Pokoknya suatu ketika diajak bicara kemudian ditanya kesediaannya untuk me-lead teman-teman yang sebagian ini, kan, sudah datang duluan ini," ujar Amin.
Saat Amin menduduki posisi Ketua TGUPP, susunan anggotanya sudah ada.
Amin mengatakan, ada 25 orang yang tergabung dalam tim percepatan pembangunan.
Baca juga: Sandiaga: Kami Percepat Pengukuhan TGUPP karena Ingin Percepat Pembangunan
Tim ini merupakan tim yang berbeda dengan bidang lain seperti Komite Pencegahan Korupsi dan harmonisasi regulasi.
Amin tidak hanya memimpin tim percepatan pembangunan, melainkan juga menjadi ketua TGUPP.
"Mengoordinasikan TGUPP keseluruhan. Karena, kan, ada TGUPP pencegahan korupsi, Mas Bambang (Bambang Widjojanto) ketuanya, ada 7 orang (anggotanya). Ada komite harmonisasi regulasi itu Pak Rikrik (ketuanya)," katanya.
Baca juga: Ditanya Gaji TGUPP, Sandiaga Singgung Anggaran yang Akan Diselamatkan KPK DKI
"Kalau di percepatan pembangunan sendiri, selain saya, ada 25 orang," tambahnya.
Tugas
Tim percepatan pembangunan yang diketuai Amin sehari-hari bekerja di ruangan yang biasanya menjadi ruang kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Ruang kerja itu telah disulap menjadi kantor bersama antara TGUPP dan Sandiaga.
Ruangan itu menjadi tempat Amin menjalankan arahan-arahan Anies dan Sandiaga.
Amin menjelaskan apa saja tugas yang akan dan sedang dijalankan.
Baca juga: M Taufik: Jangan Berdebat soal Gaji TGUPP, Kita Tunggu Kerjanya
Kata Amin, salah satu tugas TGUPP adalah menyerap aspirasi masyarakat.
Kemudian apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu diterjemahkan ke dalam bahasa birokrasi agar sesuai program yang dikerjakan SKPD DKI.
Baca juga: Anggaran TGUPP Gunakan APBD, Anggota DPRD DKI Minta Dilibatkan
TGUPP juga bisa menjadi penghubung antara Anies-Sandiaga dan jajaran SKPD.
Artinya, TGUPP bisa membantu menerjemahkan apa yang ingin dikerjakan Anies-Sandiaga kepada SKPD.
Begitu pula sebaliknya, SKPD bisa mengetahui lebih detail kebijakan seperti apa yang dimaksud Anies dan Sandiaga.
"Dalam satu kata, tugas kami adalah sebagai katalis," ujarnya.
Baca juga: Ketua TGUPP Digaji Rp 51,5 Juta Per Bulan dan Dapat Mobil Dinas
"Di situ melibatkan komunikasi top down, kadang-kadang yang dikatakan gubernur apa, SKPD mau mengetahui lebih jauh apa. Seperti halnya SKPD mungkin punya concern yang ingin disampaikan ke Pak Gubernur, tetapi tidak bisa sewaktu-waktu. Kami bisa jadi katalis untuk komunikasi yang baik," tambahnya.
Anggota TGUPP lain, Totok Amin mengatakan, kerja TGUPP seperti memeriksa leher botol.
Terkadang ada saluran yang mampet yang harus dibereskan agar aliran lancar.
"Kalau enggak ada salurannya, bikin salurannya," ujar Totok.
Baca juga: Anies Angkat Bambang Widjojanto Jadi Ketua TGUPP Pencegahan Korupsi
Sebab, Anies dan Sandiaga tidak mungkin menangani segalanya seorang diri.
Sementara proses yang ada di SKPD seringkali panjang.
Berbeda dengan TGUPP bidang lain, tim percepatan pembangunan ini memiliki cakupan masalah yang lebih luas.
Baca juga: Anies Umumkan 5 Anggota TGUPP Bidang Komite Pencegahan Korupsi
Mereka tidak hanya fokus membahas masalah korupsi atau regulasi seperti di TGUPP bidang lain.
Amin mengatakan, timnya bisa membahas segala kebijakan. Mulai dari program prioritas rumah DP 0 rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan lain-lain.