Sandiaga Usul Karyawan Kontrak Transjakarta Dilatih Jadi Teknisi

Kompas.com - 19/03/2018, 22:50 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/3/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan saat ini masih menunggu kajian dari PT Transjakarta soal nasib 1.847 karyawan kontraknya yang tak kunjung diangkat jadi karyawan.

Ia mengusulkan ada pelatihan supaya mereka bisa dialihkan jadi teknisi di mass rapid transit (MRT) dan light rail transit ( LRT) yang akan beroperasi di Jakarta.

"Nah tenaga kerja-tenaga kerja ini daripada mereka tidak memiliki kemampuan untuk naik kelas. Kami berikan training. Nanti kan industri transportasi akan berkembang. LRT ada, MRT ada. Kami butuh teknisi-teknisi transportasi. Nah mereka ini bisa kita arahkan ke sana," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/3/2018).

Menurut Sandiaga, jika dilatih dengan baik, mereka akan "naik kelas" menjadi operator. Apalagi armada transjakarta akan terus ditambah.

Baca juga : Pemprov DKI Diminta Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan di Transjakarta

Kendala memberikan pelatihan, kata Sandiaga, ada pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sandiaga menilai Undang-Undang itu tidak memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengangkat karyawan kontraknya menjadi karyawan tetap.

"Sangat tidak memberikan insentif kepada perusahaan maupun para pekerjanya untuk bisa berkembang bersama-sama. Training juga (dirasa) sangat sulit," kata dia.

Serikat Pekerja Transjakarta (SPTJ) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menangani kesewenang-wenangan yang dilakukan manajeman PT Transportasi Jakarta.

Menurut Budi dari SPTJ, 1.847 karyawan yang ditolak diangkat menjadi karyawan tetap itu merupakan tenaga yang direkrut pada 2016-2017 dan sudah menjalani dua kali kontrak sampai 2018.

Baca juga : PT Transjakarta Bantah Bertindak Sewenang-wenang terhadap Karyawan

Padahal, pengangkatan 1.847 karyawan tersebut sudah ditetapkan dan disosialisasikan oleh Tim Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan atau dikenal Tim 8 yang dibentuk oleh Pemprov DKI.

Bentuk kesewenangan lain, menurut Budi, adanya pemecatan terbuka dan terselubung terhadap ratusan karyawan di bidang operasional dan lainnya.

Hal ini disebutnya melanggar prinsip Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengedepankan pembinaan dalam pemberian sanksi pada karyawan bermaslah.

Selain itu, lanjut Budi, masih banyak lainnya, seperti tidak menjalankan UU Ketenagakerjaan tentang usia pensiun bagi karyawan dengan alasan undang-undang tersebut belum tercatat dalam peraturan perusahaan.

Ia juga menyebut adanya pembiaran terhadap karyawan yang hamil besar untuk tetap bekerja.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Sekolah Tatap Muka di Depok Butuh Persetujuan Satgas Covid-19 dan Orangtua

Megapolitan
Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Hotel Kapsul Futuristik Kini Hadir di Bandara Soekarno-Hatta, Biaya Menginap Mulai dari Rp 200.000

Megapolitan
Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan, Okupansi Hotel Meningkat

Ganjil Genap di Kota Bogor Ditiadakan, Okupansi Hotel Meningkat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X