Menanti Rekomendasi Ombudsman soal Penutupan Jalan Jatibaru

Kompas.com - 22/03/2018, 14:23 WIB
Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas  penutupan Jalan Jatibaru Raya. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAOmbudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas penutupan Jalan Jatibaru Raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI berencana memberikan rekomendasi terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh Pemprov DKI Jakarta. Satu ruas jalan itu ditutup dari pagi hingga sore untuk dijadikan lapak pedagang kaki lima (PKL).

Ombudsman tercatat dua kali melakukan peninjauan ke kawasan Tanah Abang, yaitu pada 17 Januari dan 20 Maret 2018.

Dari dua peninjauan itu, Ombudsman mengindikasikan ada malaadministrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan menutup Jalan Jatibaru Raya.

"Dari hasil pemantauan lapangan hari ini bisa kami lihat bersama bahwa memang ada malaadministrasi. Mengapa? Sebab, kita tahu sebagaimana Undang-Undang Jalan dan Lalu Lintas, jalan raya dipergunakan untuk jalan umum, bukan untuk fungsi lain, seperti berjualan, dan kondisi hari ini bisa kita lihat bersama," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu, Selasa (20/3/2018) lalu.

Baca juga : Keliling Tanah Abang, Ombudsman Temukan Malaadministrasi Penutupan Jalan Jatibaru

Dominukus saat itu didampingi Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengeliling kawasan Tanah Abang dari Blok A di Jalan Mas Mansyur hingga ke Jalan Jatibaru Raya.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala sebelumnya juga melakukan peninjauan langsung terkait kebijakan yang diambil Gubernur- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu.

Adrianus melihat terdapat situasi yang telah membuat penjual dan pembeli merasa nyaman menempati lapak tersebut. Pembeli merasa untung karena bisa membeli barang yang dia butuhkan lebih dekat, pedagang juga merasa untung karena lebih banyak pembeli.

Menurut Adrianus, meski hubungan secara sosiologis kebijakan yang diambil positif, dari sisi aturan kebijakan yang diambil Pemprov DKI bermasalah. Kebijakan itu, misalnya, menabrak Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Kondisi nyaman yang dirasakan para pedagang bisa menjadi "bom waktu" yang bisa merugikan Pemprov DKI. Para pedagang bisa saja melawan bila suatu saat ada aturan baru yang mengharuskan para pedagang pindah dari lokasi itu.

"Ini kan masalahnya sudah muncul ekspektasi dan harapan besar dari pedagang untuk bertahan di sini. Bayangkan suatu ketika pemda ngusir. Saya kira akan ada perlawanan," ujar Adrianus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Pro Kontra Keputusan Anies Izinkan Reklamasi Ancol di Mata Anggota DPRD DKI

Megapolitan
Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Ratusan Pegawai di Lingkungan Kantor Wali Kota Jakut Jalani Rapid Test

Megapolitan
UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

UPDATE Grafik 7 Juli di Depok: Tambah 13 Kasus, 21 Pasien Sembuh

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Hujan Siang dan Sore Nanti

Megapolitan
Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Pengunjung Top One Diminta Sembunyi Saat Digerebek, Dikunci di Ruangan Gelap dan Pengap

Megapolitan
PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

PPDB Jakarta Tahap Akhir Sisakan 2.512 Kursi di 115 SMA Negeri, Ini Daftarnya

Megapolitan
JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

JPO GBK Dirusak Aksi Vandalisme

Megapolitan
Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Ojek Online Diizinkan Bawa Penumpang di Kota Bekasi Mulai Kamis Besok

Megapolitan
Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Politisi PAN Sebut Reklamasi Ancol Bisa Tambah Pendapatan Daerah

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

PSBB Transisi, Anak Berusia di Bawah 5 Tahun dan Lansia Dilarang Nonton di Bioskop DKI

Megapolitan
Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Update 7 Juli: 7 Kasus Baru, Covid-19 di Kota Tangerang Berjumlah 507

Megapolitan
PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

PLN UID Banten Buka 12 Posko Aduan Pelanggan, Ini Hotline Tiap Daerah

Megapolitan
Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Wali Kota Rahmat Effendi Klaim Kota Bekasi Sudah Zona Hijau

Megapolitan
Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Bioskop Seluruh Indonesia Serentak Beroperasi 29 Juli 2020

Megapolitan
5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

5 Pengajar Positif Covid-19, Penghuni Pesantren di Tangerang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X