Kompas.com - 22/03/2018, 15:46 WIB
Arif Maulana dari LBH Jakarta di Balai Kota, Rabu (22/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAArif Maulana dari LBH Jakarta di Balai Kota, Rabu (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai menggelar aksi mandi bareng di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

Adapun KMMSAJ terdiri dari berbagai elemen organisasi masyarakat, seperti Penggugat Swastanisasi Air, KRUHA, LBH Jakarta, Solidaritas Perempuan Jabotabek, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan.

"Ada enam orang mewakili KMMSAJ, yang intinya kami minta gubernur DKI Jakarta memastikan putusan Mahkamah Agung dilaksanakan sesegera mungkin," kata seorang perwakilan massa dari LBH Jakarta, Arif Maulana. 

Baca juga: MA Putuskan Penghentian Swastanisasi Air, Ini Kata Aetra...

Kepada Anies, perwakilan massa menyampaikan tiga poin penting terkait putusan MA Nomor 31/Pdt/2017 yang memerintahkan penghentian swastanisasi air di Jakarta.

Ketiga poin itu adalah Pemprov DKI diminta menghentikan swastanisasi air di Jakarta. 

Kemudian, Pemprov DKI melalui PAM Jaya segera mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta, dalam hal ini, PT Aetra Jakarta dan Palyja.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Protes Swastanisasi Air, Ibu-ibu Mandi di Depan Kantor Anies-Sandi

Terakhir, Pemprov DKI melalui PAM Jaya diminta mengontrol pengelolaan air agar harga air yang dikonsumsi masyarakat harganya murah.

"Kami apresiasi komitmen gubernur di media bahwa dia akan mengambil alih (pengelolaan air), tetapi kami katakan, kami tidak ingin komitmen ini hanya tipu-tipu, kami ingin real," ucap Arif.

KMMSAJ mendesak Pemprov DKI segera menghentikan perjanjian kerja sama antara PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja, bukan justru melakukan restrukturisasi.

Baca juga: Anies Pastikan Akan Ikuti Perintah MA untuk Stop Swastanisasi Air

"Restrukturisasi adalah upaya mengaburkan pelaksanaan putusan MA. Restrukturisasi itu, kan, revisi kerja sama, kerja sama tetap dilanjut sampai 2023, bukan itu perintah MA. Perintah MA itu menghentikan kerja sama, ambil alih pengelolaan air," ujarnya.

Ia berharap, penghentian kerja sama antara PAM Jaya dengan Aetra dan Palyja, harga air bisa menjadi lebih murah.

MA melalui putusan Nomor 31/Pdt/2017 menyatakan pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

Baca juga: Sandi Jual Saham Aetra Bukan karena MA Putuskan Stop Swastanisasi Air

Oleh karena itu, MA memerintahkan menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

Megapolitan
Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Megapolitan
Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X