Ombudsman: Ada 4 Malaadministrasi pada Penutupan Jalan Jatibaru

Kompas.com - 26/03/2018, 13:52 WIB
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAOmbudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengemukakan hal itu saat menyampaikan secara resmi laporan hasil pemeriksaan Obudsman terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru kepada pihak Pemprov DKI di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Sandiaga: Baiknya Ombudsman Diskusi dengan Kami Sebelum Rilis Tanah Abang

Dominikus mengatakan, temuan Ombudsman itu bermula saat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menerima laporan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Kebon Jati Pasar Blok G Tanah Abang tentang dugaan malaadministrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

Berdasarkan laporan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa instansi dan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro J aya, Koalisi Pejalan Kaki dan ahli tata kota.

Tim Ombudsman juga melakukan tiga kali pemeriksaan lapangan baik secara tertutup maupun terbuka. Untuk pemeriksaan lapangan secara terbuka, pada 20 Maret 2018, tim Ombudsman bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya memeriksa kondisi lapangan di Tanah Abang dan Jalan Jatibaru Raya.

Dari rangkaian pemeriksaan itulah, Ombudsman menemukan empat malaadministrasi tersebut.

Menurut Ombudsman, tindakan tidak kompeten yang dilakukan Gubernur Anies Baswendan bersama Dinas UKM serta Perdagangan terlihat dari ketidakselarasan tugas Dinas UKM serta Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016.

Selain itu, Gubernur Anies dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya tidak memiliki perencanaan matang, terkesan terburu-buru dan parsial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana induk penataan PKL dan peta jalan PKL di Provinsi DKI Jakarta.

Ombudsman juga menemukan, penutupan jalan itu menyimpang secara prosedur. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini Ditlantas.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Suami Bacok Istri di Bekasi, Diduga Karena Cemburu

Megapolitan
Polisi Tak Keluarkan STTP Kegiatan Apel Siaga Ganyang Komunis

Polisi Tak Keluarkan STTP Kegiatan Apel Siaga Ganyang Komunis

Megapolitan
Prediksi Cuaca DKI Jakarta Minggu 5 Juli 2020, Berpotensi Hujan Ringan

Prediksi Cuaca DKI Jakarta Minggu 5 Juli 2020, Berpotensi Hujan Ringan

Megapolitan
CFD Tetap Digelar di 32 Titik di Jakarta, Ini Rinciannya.....

CFD Tetap Digelar di 32 Titik di Jakarta, Ini Rinciannya.....

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 4 Juli: Bertambah 2 Kasus, Total Ada 417 Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

Perpanjang PSBB, Benyamin Sebut Banyak Warga Tangsel yang Minta Kelonggaran Resepsi Pernikahan

Megapolitan
PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

PSBB Proporsional Tahap 2, Pemkot Depok Longgarkan Salon hingga Rumah Ibadah dengan Syarat

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 4 Juli di Depok: 10 Kasus Baru, 2 PDP Meninggal

Megapolitan
IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

IPB Jadi Tuan Rumah Acara Forum Rektor Indonesia, Jokowi Minta Perguruan Tinggi Berinovasi

Megapolitan
KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

KPAI Desak Polisi Segera Tangkap Ayah Tiri yang Perkosa Remaja di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X