Ombudsman: Ada 4 Malaadministrasi pada Penutupan Jalan Jatibaru

Kompas.com - 26/03/2018, 13:52 WIB
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAOmbudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengemukakan hal itu saat menyampaikan secara resmi laporan hasil pemeriksaan Obudsman terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru kepada pihak Pemprov DKI di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Sandiaga: Baiknya Ombudsman Diskusi dengan Kami Sebelum Rilis Tanah Abang

Dominikus mengatakan, temuan Ombudsman itu bermula saat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menerima laporan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Kebon Jati Pasar Blok G Tanah Abang tentang dugaan malaadministrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

Berdasarkan laporan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa instansi dan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro J aya, Koalisi Pejalan Kaki dan ahli tata kota.

Tim Ombudsman juga melakukan tiga kali pemeriksaan lapangan baik secara tertutup maupun terbuka. Untuk pemeriksaan lapangan secara terbuka, pada 20 Maret 2018, tim Ombudsman bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya memeriksa kondisi lapangan di Tanah Abang dan Jalan Jatibaru Raya.

Dari rangkaian pemeriksaan itulah, Ombudsman menemukan empat malaadministrasi tersebut.

Menurut Ombudsman, tindakan tidak kompeten yang dilakukan Gubernur Anies Baswendan bersama Dinas UKM serta Perdagangan terlihat dari ketidakselarasan tugas Dinas UKM serta Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016.

Selain itu, Gubernur Anies dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya tidak memiliki perencanaan matang, terkesan terburu-buru dan parsial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana induk penataan PKL dan peta jalan PKL di Provinsi DKI Jakarta.

Ombudsman juga menemukan, penutupan jalan itu menyimpang secara prosedur. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini Ditlantas.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Politisi PAN Ini Pasang Wifi Gratis untuk Belajar Online di 7 Titik di Jakbar

Megapolitan
Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Megapolitan
Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Megapolitan
Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Megapolitan
3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

Megapolitan
Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih 'Asli Depok dan Jawa'

Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih "Asli Depok dan Jawa"

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Megapolitan
Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Megapolitan
Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Megapolitan
Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Megapolitan
Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X