Ombudsman: Ada 4 Malaadministrasi pada Penutupan Jalan Jatibaru

Kompas.com - 26/03/2018, 13:52 WIB
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAOmbudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengemukakan hal itu saat menyampaikan secara resmi laporan hasil pemeriksaan Obudsman terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru kepada pihak Pemprov DKI di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Sandiaga: Baiknya Ombudsman Diskusi dengan Kami Sebelum Rilis Tanah Abang

Dominikus mengatakan, temuan Ombudsman itu bermula saat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menerima laporan Koperasi Pedagang Pasar (KOPPAS) Kebon Jati Pasar Blok G Tanah Abang tentang dugaan malaadministrasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang.

Berdasarkan laporan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap beberapa instansi dan pihak-pihak terkait, antara lain Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro J aya, Koalisi Pejalan Kaki dan ahli tata kota.

Tim Ombudsman juga melakukan tiga kali pemeriksaan lapangan baik secara tertutup maupun terbuka. Untuk pemeriksaan lapangan secara terbuka, pada 20 Maret 2018, tim Ombudsman bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya memeriksa kondisi lapangan di Tanah Abang dan Jalan Jatibaru Raya.

Dari rangkaian pemeriksaan itulah, Ombudsman menemukan empat malaadministrasi tersebut.

Menurut Ombudsman, tindakan tidak kompeten yang dilakukan Gubernur Anies Baswendan bersama Dinas UKM serta Perdagangan terlihat dari ketidakselarasan tugas Dinas UKM serta Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016.

Selain itu, Gubernur Anies dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya tidak memiliki perencanaan matang, terkesan terburu-buru dan parsial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana induk penataan PKL dan peta jalan PKL di Provinsi DKI Jakarta.

Ombudsman juga menemukan, penutupan jalan itu menyimpang secara prosedur. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini Ditlantas.

Padahal sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas harus dengan seizin Polri.

Temuan lain Ombudsman adalah, kebijakan Gubernur Anies berupa diskresi dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya dengan menutup jalan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan tentang penggunaan diskresi sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengabaikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi DKI Jakarta 2030.

Hal itu menurut tim Ombudsman merupakan malaadministrasi pengabaian kewajiban hukum.

Ombudsman juga menemukan, alih fungsi Jalan Jatibaru Raya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Selain alih fungsi jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengabaikan hak pejalan kaki atau pedestrian dalam menggunakan fasilitas trotoar. Hal itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi.

Terhadap temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan rekomendasi perbaikan atau langkah korektif yang perlu dilakukan Pemprov DKI.

Baca juga : Menanti Rekomendasi Ombudsman soal Penutupan Jalan Jatibaru

Menurut Ombudsman, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu demi menghindari praktik malaadministrasi yang terjadi saat ini dengan membuat rancangan induk atau grand design kawasan dan rencana induk penataan PKL, menata dan memaksimalkan Pasar Blok G, dan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang sesuai peruntukannya.

Ombudsman juga merekomendasiakan untuk menetapkan masa transisi guna mengatasi malaadministrasi yang telah terjadi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, Pemprov DKI harus memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai tugas dan fungsi instansi terkait sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rekomendas terakhir adalah menjadikan penataan kawasan Tanah Abang sebagai proyek percontohan penataan para pedagang secara menyeluruh, tertib lalu lintas dan jalan raya, pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki sebagai wujud pelayanan publik yang baik berkelas dunia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Kronologi dan Fakta Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Alami Kebakaran

Megapolitan
Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Satu Pegawai Giant Margo City Positif Covid-19, Ini Respons Pemkot Depok

Megapolitan
Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Pergub Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Disebut Perlu Dikaji Ulang

Megapolitan
Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Sepekan Ganjil Genap, Penumpang Angkutan Umum Naik 6 Persen

Megapolitan
Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Fakta Terungkapnya Jaringan Penjual Video Pornografi Anak di Jakarta Barat

Megapolitan
4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

4 Fakta Penangkapan Dokter Gigi Gadungan di Bekasi

Megapolitan
Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Banyak Kantor Tak Patuhi Aturan 50 Persen Pegawai Bekerja, Pemprov DKI Sebut Faktor Kejar Target

Megapolitan
TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

TACB Minta Pemkot Bekasi Hentikan Proses Pembongkaran Struktur Bata yang Diduga Cagar Budaya

Megapolitan
Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Wifi Gratis untuk Sekolah Daring, Wali Kota Jakbar Harap Banyak Pihak Membantu

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Perempuan Bangun Tidur di Bintaro Setelah Viral di Media Sosial

Megapolitan
Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Fakta Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

[POPULER JABODETABEK] Dalih Polisi Baru Tangkap Pemerkosa di Bintaro Setelah Viral | 28 RW Zona Merah di Bekasi

Megapolitan
Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Handphone Ilegal hingga Penyitaan

Megapolitan
Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi, ASN di Kota Tangerang Dilatih Berkebun

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Pemprov DKI Belum Buka Proses Belajar Tatap Muka di Pesantren

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X