Ombudsman Beri Waktu Pemprov DKI 30 Hari Koreksi Kebijakannya di Tanah Abang

Kompas.com - 26/03/2018, 15:10 WIB
Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas  penutupan Jalan Jatibaru Raya. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAOmbudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas penutupan Jalan Jatibaru Raya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tindakan korektif terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Dalam 30 hari ke depan kami memberikan kesempatan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan korektif terhadap temuan ini," kata PLT Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu, Senin (26/3/2018).

Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman berisi empat tindakan malaadministrasi di Jalan Jatibaru Raya. Laporan itu telah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian.

Empat tindakan malaadministrasi yang ditemukan Ombudsman yakni:

1. Tidak kompeten

Tindakan tidak kompeten yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta bersama Dinas UKM serta Perdagangan dalam mengantisipasi dampak dari penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya.

Hal ini terlihat dari ketidakselarasan tugas Dinas UKM serta Perdagangan dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta perdagangan sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 266 Tahun 2016.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta dalam penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya tidak memiliki perencanaan yang matang, terkesan terburu-buru dan parsial, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki rencana induk penataan PKL dan peta jalan PKL di Provinsi DKI Jakarta.

2. Penyimpangan prosedur

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNA Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan penutupan Jalan Jatibaru Raya juga dinilai telah menyimpang dari prosedur. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Polda Metro Jaya c.q. Ditlantas.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Anies: Anak-anak Ingat Pandemi Ini, Bawa Pengalaman Ini Sampai Tua...

Megapolitan
Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Anies: Berdiam Diri di Rumah, Artinya Sudah Menyelamatkan Orang Lain

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Wali Kota Bekasi Minta Relaksasi PSBB ke Ridwan Kamil, Ini Pertimbangannya

Megapolitan
Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Anies Nilai Silaturahim Virtual Membuat Semua Saudara Jadi Terhubung

Megapolitan
450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

450.000 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sepekan Ini, Turun 62 Persen

Megapolitan
Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Warga Bekasi Bisa Shalat Berjemaah Mulai Pekan Pertama Syawal, tetapi...

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

[UPDATE] Covid-19 DKI Jakarta: 6.561 Kasus Positif, 14.448 Orang Tanpa Gejala

Megapolitan
Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Travel Gelap Tujuan Bandung Tepergok Polisi di Depok Saat Malam Takbiran

Megapolitan
Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Pemkot Bekasi Ajukan Perpanjangan PSBB ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Malam Takbiran, Sekelompok Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Depok

Megapolitan
Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Cerita Dokter Lebaran di RS Wisma Atlet Kemayoran, Tak Tahu Kapan Pulang ke Rumah...

Megapolitan
Tinggal di Zona Merah Covid-19, Wakil Wali Kota Bekasi Pilih Shalat Id di Rumah

Tinggal di Zona Merah Covid-19, Wakil Wali Kota Bekasi Pilih Shalat Id di Rumah

Megapolitan
Tak Bisa Mudik, Para Perantau Shalat Idul Fitri di Atas Atap Rumah Kos

Tak Bisa Mudik, Para Perantau Shalat Idul Fitri di Atas Atap Rumah Kos

Megapolitan
Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19, Masjid Istiqlal Sepi

Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19, Masjid Istiqlal Sepi

Megapolitan
Malam Takbiran, Dua Kelompok Remaja Tawuran di Dekat Mapolres Jaktim

Malam Takbiran, Dua Kelompok Remaja Tawuran di Dekat Mapolres Jaktim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X