Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Kendaraan Pribadi Masuk Jakarta Harus Bayar, Ini Kata Warga Bekasi

Kompas.com - 26/03/2018, 16:29 WIB
Setyo Adi Nugroho,
Ana Shofiana Syatiri

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengeluarkan rencana menerapkan tarif bagi semua mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta. Rencana itu guna meminimalkan penggunaan mobil pribadi dan mendorong warga menggunakan transportasi umum yang sudah disiapkan.

Mendengar rencana ini, warga Bekasi yang menggunakan kendaraan pribadi dan biasa ke Jakarta ada yang setuju, ada juga yang tidak.

Deni (44), warga Bekasi Barat yang kerap bepergian antara Bekasi, Bandung, dan Jakarta menyatakan rencana ini tidak adil.

"Peraturannya aneh juga. Jadi terasa tidak adil karena kita mau ke Jakarta juga bayar tol," ucap Deni saat ditemui di Bekasi Barat, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Anies Siap Pelajari Usulan Pengenaan Tarif untuk Mobil Pribadi yang Masuk Jakarta

Ketidakadilan dirasakan dari makin bertambahnya beban biaya yang harus dikeluarkan jika akan ke Jakarta namun pendapatan tetap. Di sisi lain, keinginan untuk membuat pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum dinilai terlalu memaksakan.

Mobil dengan plat nomor ganjil berputar arah setelah masuk ke gerbang tol Bekasi Barat, Senin (26/3/2018)Kompas.com/Setyo Adi Mobil dengan plat nomor ganjil berputar arah setelah masuk ke gerbang tol Bekasi Barat, Senin (26/3/2018)
"Apakah sudah semua terintegrasi (kendaraan umum)? Asalkan nyaman dan aman mau saja. Jadi kesannya dipaksakan," ucap Deni.

Joy, salah seorang warga yang ditemui di simpang Bekasi Barat dan pengguna mobil pribadi ke Jakarta mengatakan, dirinya setuju dengan rencana pembayaran tersebut. Menurut dia, memang harus dilakukan untuk mengurai kemacetan.

Baca juga : BPTJ: Mobil Pribadi Bayar Masuk Jakarta demi Batasi Jumlah Kendaraan

"Setuju saja, asalkan untuk mengurai kemacetan. Karena ujungnya untuk mengatur kepadatan, kalau tidak kita juga yang susah," ucap Joy.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono berencana untuk menerapkan tarif bagi semua mobil pribadi yang akan masuk wilayah Jakarta. 

Bambang menjelaskan, penerapan mobil harus bayar tarif ketika masuk Jakarta merupakan program electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Program itu diharapkan bisa meredam penggunaan mobil pribadi di Jakarta.

Baca juga : BPTJ Usul Mobil Masuk Jakarta Bayar, Dishub DKI Mau Selesaikan ERP Dulu

"Kalau tidak demikian (tidak berbayar), maka transportasi umum yang sudah disiapkan pemerintah akan sulit bersaing dengan mobil pribadi. Karena itu kami atur solusinya dengan rencana jangka panjang melalui ERP," kata Bambang, Minggu (23/3/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Mikrotrans JAK99 Pulogadung-Lampiri

Rute Mikrotrans JAK99 Pulogadung-Lampiri

Megapolitan
Tak Hanya Chandrika Chika, Polisi juga Tangkap Atlet E-Sport Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Tak Hanya Chandrika Chika, Polisi juga Tangkap Atlet E-Sport Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkoba

Megapolitan
Akibat Pipa Bocor, Warga BSD City Terpaksa Beli Air Isi Ulang

Akibat Pipa Bocor, Warga BSD City Terpaksa Beli Air Isi Ulang

Megapolitan
Buka Pendaftaran PPK, KPU Depok Butuh 55 Orang untuk di 11 Kecamatan

Buka Pendaftaran PPK, KPU Depok Butuh 55 Orang untuk di 11 Kecamatan

Megapolitan
Selebgram Chandrika Chika Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Selebgram Chandrika Chika Ditangkap Polisi Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Megapolitan
Polisi Sebut Korban Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Derita Kerugian Puluhan Juta

Polisi Sebut Korban Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Derita Kerugian Puluhan Juta

Megapolitan
Sambut Pilkada DKI dan Jabar, PAN Prioritaskan Kadernya Maju di Pilkada 2024 Termasuk Zita Anjaini

Sambut Pilkada DKI dan Jabar, PAN Prioritaskan Kadernya Maju di Pilkada 2024 Termasuk Zita Anjaini

Megapolitan
Air di Rumahnya Mati, Warga Perumahan BSD Terpaksa Mengungsi ke Rumah Saudara

Air di Rumahnya Mati, Warga Perumahan BSD Terpaksa Mengungsi ke Rumah Saudara

Megapolitan
Pria Tewas di Kamar Kontrakan Depok, Diduga Sakit dan Depresi

Pria Tewas di Kamar Kontrakan Depok, Diduga Sakit dan Depresi

Megapolitan
Polisi Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina

Polisi Periksa Empat Saksi Terkait Kasus Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina

Megapolitan
Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mangkir dari Panggilan Polisi

Pelaku Dugaan Penipuan Beasiswa S3 ke Filipina Mangkir dari Panggilan Polisi

Megapolitan
Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Menyesal dan Minta Maaf ke Keluarga Korban

Wanita Hamil Tewas di Kelapa Gading, Kekasih Menyesal dan Minta Maaf ke Keluarga Korban

Megapolitan
Terjerat Kasus Penistaan Agama, TikTokers Galihloss Terancam 6 Tahun Penjara

Terjerat Kasus Penistaan Agama, TikTokers Galihloss Terancam 6 Tahun Penjara

Megapolitan
Banyak Warga Jakarta Disebut Belum Terima Sertifikat Tanah dari PTSL

Banyak Warga Jakarta Disebut Belum Terima Sertifikat Tanah dari PTSL

Megapolitan
Heru Budi Minta Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Perekonomian Jakarta

Heru Budi Minta Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Perekonomian Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com