Ombudsman Temukan Malaadministrasi Penutupan Jalan Jatibaru, DKI Bahas dan Siapkan Jawaban... - Kompas.com

Ombudsman Temukan Malaadministrasi Penutupan Jalan Jatibaru, DKI Bahas dan Siapkan Jawaban...

Kompas.com - 26/03/2018, 20:20 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya akan membahas rekomendasi Ombudsman soal penataan Tanah Abang.

"Kan harus dibahas dulu, yang penting, kan, kalau dilihat dari... apa namanya, tindakan koreksi yang empat (rekomendasi) itu ya, kami jawab semuanya," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Adapun rekomendasi Ombudsman soal penataan Tanah Abang adalah membuat rancangan induk grand design kawasan Tanah Abang, membuat perencanaan penataan pedagang kaki lima (PKL), menata dan memaksimalkan Blok G, dan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru.

Baca juga: Anies Minta Waktu untuk Baca Laporan Ombudsman soal Tanah Abang

Ketika ditanya apakah Dishub akan mematuhi saran Ombudsman untuk mengembalikan Jalan Jatibaru dalam waktu 60 hari, Andri tidak menjawab detil. 

"Ya nanti dulu, nanti dulu," ujarnya. 

Ombudsman RI menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca juga: Ombudsman Beri Waktu Pemprov DKI 30 Hari Koreksi Kebijakannya di Tanah Abang

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Menurut Ombudsman, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu demi menghindari praktik malaadministrasi yang terjadi saat ini dengan membuat rancangan induk kawasan dan rencana induk penataan PKL, menata dan memaksimalkan Blok G, dan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang sesuai peruntukan.

Baca juga: Polda Metro: Kami Minta Kajian soal Penataan Tanah Abang, Simpel Saja

Ombudsman juga merekomendasiakan menetapkan masa transisi guna mengatasi malaadministrasi yang telah terjadi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, Pemprov DKI juga harus memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai tugas dan fungsi instansi terkait sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Terkini Lainnya

Ketika 7 Tarian Nusantara Pukau Publik Chile di Peñaflor...

Ketika 7 Tarian Nusantara Pukau Publik Chile di Peñaflor...

Internasional
Di Rusia, Ridwan Kamil Singgung 'One Village One Company' dan 'Happiness Program' untuk Jawa Barat

Di Rusia, Ridwan Kamil Singgung "One Village One Company" dan "Happiness Program" untuk Jawa Barat

Regional
Saudi Akui Jamal Khashoggi Tewas di Gedung Konsulat akibat Bertikai

Saudi Akui Jamal Khashoggi Tewas di Gedung Konsulat akibat Bertikai

Internasional
Kalyana Anjani Jadi Lulusan Termuda ITB pada Usia 18 Tahun, Ini Rahasianya

Kalyana Anjani Jadi Lulusan Termuda ITB pada Usia 18 Tahun, Ini Rahasianya

Regional
'Saya Kaget Pengurusan PTSL Nol Biayanya...'

"Saya Kaget Pengurusan PTSL Nol Biayanya..."

Megapolitan
Longsor di Poncol Magetan Rusak Rumah Warga, Talud Dipasang

Longsor di Poncol Magetan Rusak Rumah Warga, Talud Dipasang

Regional
Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM: Tak Ada Langkah Konkret Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Rp 2 Miliar dari Jawa Barat untuk Korban Bencana Sulawesi Tengah

Rp 2 Miliar dari Jawa Barat untuk Korban Bencana Sulawesi Tengah

Regional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Aksi Ngedrift Gagal karena Tabrak Toilet hingga Sandiaga Diminta Keluar Emak-emak

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Aksi Ngedrift Gagal karena Tabrak Toilet hingga Sandiaga Diminta Keluar Emak-emak

Regional
Komnas HAM: Perhatian Pemerintah terhadap Kelompok Minoritas Masih Minim

Komnas HAM: Perhatian Pemerintah terhadap Kelompok Minoritas Masih Minim

Nasional
Hujan Disertai Angin dan Petir Diprediksi Melanda Jaktim dan Jaksel Sore Ini

Hujan Disertai Angin dan Petir Diprediksi Melanda Jaktim dan Jaksel Sore Ini

Megapolitan
Kapal-kapal Nelayan di Muara Angke Tak Melaut karena Terkendala Izin

Kapal-kapal Nelayan di Muara Angke Tak Melaut karena Terkendala Izin

Megapolitan
Ketua RT dan RW Diingatkan Tak Pungut Uang Warga yang Buat Sertifikat

Ketua RT dan RW Diingatkan Tak Pungut Uang Warga yang Buat Sertifikat

Megapolitan
Video Dukungan Pasangan Capres Beredar, Bawaslu Panggil Bupati

Video Dukungan Pasangan Capres Beredar, Bawaslu Panggil Bupati

Regional
Salahi Aturan, Bawaslu  Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye

Salahi Aturan, Bawaslu Sapu Bersih Alat Peraga Kampanye

Regional

Close Ads X