Polisi Koordinasi dengan Ombudsman jika Rekomendasi Penataan Tanah Abang Tak Dijalankan

Kompas.com - 27/03/2018, 11:32 WIB
Sejumlah pengendara motor melintas di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (08/02/2018). Pemprov DKI Jakarta hanya memperbolehkan angkot Tanah Abang melintasi Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat mulai pukul 15.00-08.00. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah pengendara motor melintas di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (08/02/2018). Pemprov DKI Jakarta hanya memperbolehkan angkot Tanah Abang melintasi Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat mulai pukul 15.00-08.00.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamarta mengatakan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Ombudsman Republik Indonesia jika rekomendasi Ombudsman tentang penataan Tanah Abang tak dijalankan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau memang sudah dengan batas waktunya tidak dijalankan (rekomendasi), maka kami juga akan mengundang pihak Ombudsman untuk dimintakan (keterangan) apa yang menjadi pertimbangan terkait temuan tersebut," kata Adi ketika dihubungi, Selasa (27/3/2018).

Saat ini pihaknya turut memberi kesempatan kepada Pemprov DKI untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman.

"Rekomendasi itu apabila dijalankan tidak ada masalah, sekarang ini Ombudsman sudah meminta kepada DKI untuk menjalankan. Baiknya sekarang, pihak kami juga memberikan kesempatan pihak DKI untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman saja," kata dia.

Baca juga : Anies Lakukan Pelanggaran Administratif jika Tak Patuhi Ombudsman

Adi mengatakan, meski Ombudsman telah merilis sejumlah malaadministrasi terkait penutupan Jalan Jatibaru di Tanah Abang, untuk sementara waktu proses penanganan kasus penataan Tanah Abang antara Ombudsman dan pihaknya akan dilakukan secara terpisah.

"Kami kan sedang menunggu kajian yang dikeluarkan oleh pihak DKI, yang mana kajian itu akan jadi dasar kami untuk melakukan berbagai bentuk penilaian dari ahli-ahli yang berkaitan dengan penutupan jalan," kata dia.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tindakan korektif terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ombudsman RI menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan empat tindakan malaadministrasi dalam penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Menurut Ombudsman, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu demi menghindari praktik malaadministrasi yang terjadi saat ini dengan membuat rancangan induk atau grand design kawasan dan rencana induk penataan PKL, menata dan memaksimalkan Pasar Blok G, dan mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang sesuai peruntukannya.

Ombudsman juga merekomendasikan menetapkan masa transisi guna mengatasi malaadministrasi yang telah terjadi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari dengan melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain itu, Pemprov DKI harus memaksimalkan peran dan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai tugas dan fungsi instansi terkait sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga : Kemendagri Ingatkan Anies untuk Patuhi Ombudsman jika Tak Ingin Dinonaktifkan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Polisi Ungkap Sindikat Rekondisi Smartphone di Sebuah Ruko

Megapolitan
Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Cegah Bunuh Diri dengan Nomor Darurat Berikut Ini

Megapolitan
Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Jalan Berbayar Diterapkan 2021, Pemprov DKI Susun Perda soal ERP

Megapolitan
BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

BPTJ Masih Berdebat dengan Dishub Bekasi soal Rencana ERP di Kalimalang 2020

Megapolitan
Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Pemkot Jakut Tawarkan Rusun untuk Korban Penggusuran Sunter, Tapi Tak Ada yang Minat

Megapolitan
Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Megapolitan
Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Sudah Empat Kali Beraksi

Megapolitan
Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Polisi Tahan Pengemudi Mabuk yang Tabrak Pengendara Skuter Listrik hingga Tewas

Megapolitan
Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Siswi yang Menjadi Korban Penyiraman Cairan Kimia Sudah Kembali Bersekolah

Megapolitan
Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Nasib Menunggu Mati, Becak di Kota Benteng

Megapolitan
Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: 'Pemaksaan' Tanpa Solusi

Kalimalang Kena ERP 2020, Dishub Kota Bekasi: "Pemaksaan" Tanpa Solusi

Megapolitan
Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Pembunuhan Pemuda di Cengkareng, Polisi Tangkap 6 Orang, 2 Masih Buron

Megapolitan
Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Dipasung Bapaknya, Anak Tewas Terjebak Kebakaran di Tangsel

Megapolitan
Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Langgar Peraturan, Ini Sanksi Pengendara GrabWheels

Megapolitan
Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Grab Indonesia Janji Beri Santunan kepada Keluarga Pengguna GrabWheels yang Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X